Para "Pemberontak" Itu (1958)

Pasca Pilpres lalu membuat Sumatera Barat dalam sorotan politik nasional karena di propinsi ini presiden terpilih kalah telak. Banyak asumsi, dugaan, tuduhan kepada rakyat Sumbar atas pilihan tersebut. Bahkan lebih jauh, ada yang mengasumsikan rakyat Sumbar sebagai orang yang 'kalah' akan mengalami kerugian besar selama masa pemerintahan presiden mendatang sebagai 'hukuman'. Sebuah dugaan yang bisa jadi ya tapi bisa juga tidak.

Tapi tahukah anda bahwa di masa lalu, orang Minang pernah mengalami masa-masa 'kekalahan' yang lebih menyakitkan. Sangat menyakitkan malah, sampai-sampai orang Minang malu mengakui asal-usulnya. Bahkan bayi yang lahir diberi nama yang bernuansa Jawa untuk mengaburkan identitas ke-minang-annya. (Bisa jadi nama pak Gubernur Irwan Prayitno termasuk didalamnya...) Sampai begitu betul runtuhnya harga diri orang minang saat itu. Itulah mungkin masa paling kelam dalam sejarah orang Minang pasca kemerdekaan. Mereka 'dihinakan' secara fisik dan mental. Sebagai pemberontak yang kalah.

Pemberontak? Ya, itu julukan untuk anak-anak Minang saat itu. Semua berawal dari pertemuan rahasia beberapa orang panglima militer asal Sumatera (kecuali Letkol Ventje Sumual yang dari Minahasa, Panglima Wirabuana) di Sungai Dareh pada 9 dan 10 Januari 1958. Sei. Dareh pada saat itu adalah sebuah kampung kecil terpencil di jantung rimba raya Sumatera (sekarang menjadi bagian dari Kab. Dharmasraya). Dari lokasinya saja sudah terbayang betapa rahasianya pertemuan ini. Rupanya meskipun di tengah rimba, mereka tidak lupa membawa tustel. Jadilah foto yang ada di awal tulisan ini.

Pertemuan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang telah dilakukan para perwira ini sejak akhir 1956 yaitu pembentukan 'pemerintah daerah' yang mereka namai 'Dewan'. Dewan Banteng di Sumatera Tengah (Letkol Ahmad Husein), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol, Maludin Simbolon), Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Letkol. Barlian) dan Perjuangan Rakyat Semesta/Permesta di Sulawesi (Letkol Ventje Sumual).

Dewan-dewan ini menyorot ketimpangan pembangunan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dinilai tidak adil. Intinya mereka menuntut otonomi dan desentralisasi yang lebih luas, sekaligus distribusi keuangan yang proporsional. Setelah kemudian ternyata tuntutan itu tidak direspon Jakarta,  Dewan Banteng alih-alih menyetorkan penghasilan daerah Sumatera Tengah ke Jakarta, malah digunakan langsung untuk pembangunan di Sumatera Tengah sendiri. Demikian juga yang dilakukan oleh Permesta. Simpati rakyat langsung mereka raih.

Setelah berlalu beberapa waktu, atas inisiatif Letkol. Barlian diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh itu. Kol.Dahlan Djambek - putra ulama kharismatik Inyiak Djambek dari Bukittinggi- dan Kol. Zulkiflli Lubis turut bergabung dari Jakarta. Dari Jakarta juga turut hadir para tokoh sipil seperti MR. M. Natsir, MR. Syafruddin Prawiranegara, MR. Burhanuddin Harahap, dan DR. Soemitro Djojohadikusumo. Tujuannya adalah mengambil sikap akhir terhadap Jakarta yang dianggap tidak merespon tuntutan sebelumnya.

Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk "Dewan Perdjuangan" yang diketuai oleh Ahmad Husein dan beberapa butir tuntutan kepada Jakarta. Agaknya kehadiran para tokoh sipil -terutama pak Natsir yang dikenal sangat cinta republik- telah berhasil meredam gelora revolusioner para kolonel. Buktinya tidak ada pembicaraan tentang membentuk negara baru, sebagaimana diakui oleh para pelaku sejarah ini di belakang hari.

Selanjutnya pada 10 Februari 1958 melalui corong RRI Padang Ahmad Husein membacakan tuntutan itu. Bergeser dari sebelumnya, tuntutan kali ini lebih bernuansa politis. Isinya antara lain menginginkan tampuk kabinet diserahkan dari Juanda kepada Hatta dan Hamengkubuwono (yang dianggap "jujur, cakap, dan bersih dari anasir-anasir anti Tuhan") serta menuntut agar Soekarno mematuhi konstitusi secara ucapan dan perbuatan. Memang saat itu Bung Karno sedang mesra-mesranya dengan PKI dan politik Nasakom-nya.

Tuntutan itu diakhiri dengan kalimat "bahwa apabila telah lewat waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa sejak saat itu kami menganggap diri kami terbebas daripada wajib taat kepada DR. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibat dari tidak dipenuhinya tuntutan di atas itu, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno." Tempo yang diberikan adalah  5 x 24 jam.

Pelantikan kabinet PRRI 15 Februari 1958:
Dahlan Djambek, Burhanuddin Harahap, Ahmad Husein,
Sjafruddin Prawiranegara, Maludin Simbolon (kiri ke kanan)

Jakarta tentu saja menolak ultimatum itu. Akibatnya setelah 5 hari berlalu, tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perdjuangan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara selaku Perdana Menteri. PRRI -yang dalam lidah orang Minang dilafalkan sebagai "peri-peri"- segera mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama Sumatera Tengah. Apalagi Pak Sjafruddin memang sudah sangat akrab dengan rakyat Minang terutama sejak jaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 10 tahun sebelumnya. Ketika itu bersama Sjafruddin selaku Presiden PDRI mereka bersama-sama menyelamatkan eksistensi republik ini pasca penangkapan Soekarno dan Hatta oleh Belanda. Meskipun demikian,  ada juga sebagian orang Minang yang setuju untuk menuntut, tapi tidak setuju untuk membentuk pemerintah tandingan.

Jakarta menganggap ini sebagai makar. Gayung bersambut. Tak tanggung-tanggung, Jakarta mengirimkan operasi militer skala penuh karena mendapat informasi bahwa pasukan PRRI mendapat pasokan senjata dari Amerika. Padahal yang disebut 'pasukan' itu tak lebih dari masyarakat terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dipersenjatai. Bukan militer profesional yang terlatih baik.

Hal ini langsung terbukti. Operasi militer yang dipimpin Kol. Ahmad Yani dapat merebut Padang hanya dalam waktu 1 hari dengan gempuran dari laut dan udara pada 16-17 April 1958. Selanjutnya pasukan APRI, atau yang biasa disebut orang minang sebagai 'Tentara Pusat',  itu bergerak cepat merangsek wilayah-wilayah lainnya. Padang, Bukittinggi, Painan dibombardir pesawat-pesawat AURI. Dari titik itu bermulalah stigma 'pemberontak' dan 'orang kalah' bagi orang Minang.

Atas nama perang, banyak cerita kekejaman Tentara Pusat yang beredar di masyarakat. Di lapangan, Tentara Pusat datang lebih sebagai 'penakluk' daripada 'saudara' sehingga tindakan mereka yang represif menimbulkan luka yang dalam bagi orang Minang. Belakangan diketahui bahwa sebagian dari tentara yang berasal dari Divisi Diponegoro telah disusupi oleh PKI -yang nota bene adalah lawan politik PRRI- sehingga kekejaman itu mendapatkan ceritanya sendiri. Termasuk dengan mengadu domba antar orang minang sendiri melalui tangan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) bentukan tentara. Istilah 'tukang tunjuak' pun muncul. Artinya: pengkhianat. Belakangan, OPR jugalah yang menembak mati  Kol. Dahlan Djambek ketika hendak menyerahkan diri pada tahun 1961.

Dalam kondisi saling curiga demikian, orang-orang yang terlibat langsung dengan PRRI, terutama yang muda-muda,  segera menghilang, melarikan diri dari kejaran Tentara Pusat dan tukang tunjuak. Ke hutan atau ke rantau yang tak dikenal. Meninggalkan semua yang dicintai di kampung halaman. Entah sampai kapan. Antah lai ka pulang antah indak. Lauik sati rantau batuah.

Kisah ini berakhir dengan Amnesti Umum oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. Namun jejak luka sebagai 'orang kalah' tidaklah dengan gampang terhapus. Meskipun orang minang lebih melihat PRRI sebagai suatu 'pergolakan daerah' ketimbang 'pemberontakan'. Orang minang tidak menganggap PRRI sebagai upaya memisahkan diri dari republik, tapi lebih sebagai langkah 'koreksi total' terhadap kebijakan pemerintah Soekarno. Apalagi para pelakunya  adalah para tokoh pendiri republik ini sendiri.

Trauma 'orang kalah' itu terus menghantui orang Minang, bahkan sampai era Orde Baru. Orang Minang lebih menampilkan sikap sebagai 'anak manis' ketimbang menampilkan kepercayaan diri, sifat kreatif dan sikap kritisnya sebagaimana yang telah diamati dan dicatat oleh para pejabat kolonial Belanda dahulu.

Akankah trauma itu berulang kini, meski dalam bentuk lain?

(Sumber: prri.nagari.or.id; googlebooks: 100 Tahun Muhammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah dan Audrey R. Kahin: Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998; kadaikopi.com; bode-talumewo.blogspot.com; ranahberita.com)

Seputar Kabar Proklamasi di Ranah Minang (1945)

Berita Proklamasi di koran Soeara Asia (Surabaya) 18 Agustus 1945

Bersempena bulan kemerdekaan yang ke 69 tahun ini, mari kita gali lagi tentang kapan Ranah Minang menerima berita tentang proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Yuk mari..:)

Sesuai dengan kondisi pada saat itu, berita penting dan sensitif seperti ini tentu tidak bisa dilakukan melalui jalur-jalur informasi resmi yang masih dikuasai oleh Jepang.  Namun demikian pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB di Jakarta, wartawan kantor berita Yoshima/ Domei (sekarang: Kantor Berita Antara) Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B.Palenewen. Oleh Daidan B.Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F.Wus seorang markonis (petugas telekomunikasi) di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan.

Kantor Berita Domei di Jakarta

Di Bukittinggi, seorang seorang pegawai PTT yang bernama Ahmad Basya yang bekerja di kantor Domei dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan kantor Domei Jakarta itu. Lalu berita itu diketik oleh Asri Aidid gelar St. Rajo Nan Sati sebanyak 10 rangkap dan secara hati-hati dibawanya keluar gedung dan ditempelkan di tempat-tempat penting di Bukittinggi pada malam itu juga. Esoknya terbaca oleh beberapa orang lalu menyebar dari mulut ke mulut. 

Berita itu juga disampaikan kepada Adinegoro yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris Chuo Shangiin (Badan Perwakilan). Tetapi Adinegoro masih ragu-ragu, sehingga sekelompok pemuda pada tanggal 18 Agustus meminta kembali surat kawat itu dan menyerahkan kepada Mhd. Sjafei selaku Ketua Chuo Shangiin pada 19 Agustus. Sorenya Mohd. Sjafei langsung mengadakan rapat di Padang Panjang di rumah dr. Rasyidin yang juga dihadiri oleh Khatib Sulaiman. Kemudian dibuat keputusan untuk memperbanyak berita itu dan disebarkan secara diam-diam ke berbagai instansi serta masyarakat.

Di Padang Panjang sendiri, bersamaan dengan di Bukittinggi,  pada tanggal 17 Agustus  K. Dt. Rajo Sikumbang dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan dari Jakarta. Kemudian berita itu disampaikan kepada Ibrahim Gandi dan Muin Dt. Rajo Endah. Mereka lalu mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat lainnya dan para pemuda untuk mengibarkan Merah Putih di seluruh pelosok Padang Panjang, terutama di tempat-tempat umum dan rumah-rumah penduduk.

Sementara itu di Padang,  berita tentang Proklamasi diketahui oleh pegawai PTT yang bekerja di kantor radio di Jalan Belantung (sekarang Jalan Jenderal Sudirman). Yang mengetahui berita tersebut adalah Aladin Cs,  yang secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada Arifin Alief, Sidi Bakaruddin, Isamel Lengah dan pemuda lainnya. 

Setelah menerima berita itu beberapa pemuda melakukan pertemuan secara berkelompok. Ada yang di Sawahan No. 5 dan ada juga di rumah Munir Latif.  Sementara kelompok Jahja Jalil melakukan konsultasi dengan  Abdullah dan Mr. St. Moh. Rasyid serta dr. Atos. Dari situ muncul dorongan untuk menyebarluaskan berita tersebut. 

Tanggal 19 Agustus diadakan pertemuan di Pasar Gadang dengan maksud untuk memperbanyak berita dan langkah selanjutnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam pertemuan selanjutnya masih di tempat yang sama pada 25 Agustus para pemuda bersepakat mengangkat Mohd Sjafei sebagai Residen dan mengirim beberapa orang utusan untuk menemuinya yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah A. Muluk di Jl. Alang Lawas No. 9. Selain itu juga disepakati terbentuknya Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI)  dengan markas beralamat di Pasar Gadang di depan masjid, yang diketuai oleh Ismail Lengah.

Di Solok pula,  kabar Proklamasi juga diperoleh dari siaran radio. Maka selanjutnya para pemimpin Solok tanggal 18 Agustus segera mengadakan rapat untuk menyusun rencana, tentunya yang paling utama adalah menyebar luaskan berita tersebut.

Rapat hari itu tertunda, karena  ada panggilan dari perwira Jepang yang menjelaskan bahwa Indonesia memang telah mengumumkan kemerdekaannya tetapi orang Solok tidak usah ikut-ikutan. Meski demikian, tokoh masyarakat Solok Marah Adin berinisiatif mengundang 20 orang bekas perwira Giyugun dan pemuda-pemuda untuk rapat dalam rangka menyambut Proklamasi. Hasil keputusan rapat tanggal 20 Agustus adalah : mengambil kekuasaan dari Jepang, mengibarkan bendera Merah Putih, dan mengambil sekalian perbekalan Jepang. Pengambilalihan kekuasaan itu baru terujud tanggal 25 Agustus 1945 bertempat di belakang stasiun Kereta Api Solok.

Sementara di Batusangkar berita proklamasi menyebar dari mulut ke mulut beberapa hari setelah 17 Agustus, berdasarkan teks yang didapat oleh Zainuddin St. Kerajaan dari Khatib Sulaiman. Sedangkan di Sawahlunto/Sijunjung justru petugas bagian transport bangsa Jepang yang menyebarkan berita proklamasi itu. Tentu saja disambut antusias oleh masyarakat.

Mhd. Sjafei - Residen Pertama

Di Pariaman, setelah mendengar berita Proklamasi maka pemimpin-pemimpin pemuda seperti St. Saaluddin, Udin, dan Abu Rahim Rasyid mulai melakukan kegiatan untuk mengibarkan Merah Putih di bekas asrama Giyugun dan di tempat-tempat umum.

Di Payakumbuh, berita Proklamasi bersumber dari tokoh masyarakat yang datang dari Bukittinggi dan Padang sehingga meluas ke seluruh masyarakat dari mulut ke mulut.

Setelah melihat penyambutan oleh rakyat di Sumatera Barat dengan tersiarnya Proklamsi tersebut, maka  Mohd. Sjafei mengeluarkan Maklumat Kemerdekaan Indonesia di Bukittinggi tanggal 29 Agustus 1945 dalam bentuk tertulis dan disebar luaskan ke seluruh rakyat Sumatera Barat. 

Isi lengkap maklumat tersebut adalah sbb:

PERMAKLOEMAN

KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikuti dan mengoeatkan pernyataan Kemerdekaatn Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin2 besar kita SOEKARNO-HATTA, atas nama Bangsa indonesia

Seperti berikoet :

                                                         P  R  O  K  L  A  M  A  S  I

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan

dan lain lain diselenggarakan dengan tjara

saksama dan dalam tempo yang se singkat2nya

Djakarta

Hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

SOEKARNO-HATTA

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti di maksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekittinggi

Hari 29 bl 8 th 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Di Soematera

 MOEHAMMAD SJAFEI      

Selanjutnya M. Sjafei, yang juga merupakan pendiri sekolah INS Kayu Tanam itu,  dipilih sebagai Ketua Komite Nasional Daerah (KNID) Sumatera Barat.

Dengan demikian resmilah Sumatera Barat menjadi bagian dari bayi Negara Republik Indonesia yang baru lahir....

(Sumber: sejarahsumaterabarat.blogspot.com; FB Saiful Guci; belajar.dindikptk.net; geocities.jp; wikipedia)

Benteng van der Capellen (1824)

Baron van der Capellen

Kalau di Bukittinggi ada benteng peninggalan Belanda, Fort de Kock, mungkin hampir setiap orang tahu. Apalagi benteng Fort de Kock dengan strategi pariwisata yang cerdas disatukan dengan Kebun Binatang Taman Marga Satwa Bundo Kanduang melalui sebuah jembatan gantung yang bernama Jembatan Limpapeh. Akibatnya pengunjung seperti beli satu dapat dua. Efeknya kedua objek wisata itu menjadi semakin populer.

Berbeda dengan benteng kolonial yang ada di Batusangkar, Fort van der Capellen. Mungkin generasi sekarang (kecuali yang tinggal di Batusangkar) merasa asing dengan nama ini. Padahal kedua benteng dibangun pada masa yang hampir bersamaan dan dengan tujuan yang sama pula, yaitu sebagai pusat komando serdadu Belanda dalam Perang Paderi.

Hal ini dapat dimaklumi karena tidak seperti "saudaranya" di Bukittinggi, benteng van der Capellen selama puluhan tahun digunakan sebagai kantor aparat militer dan kepolisian yang terkesan "garang". Hal ini bisa jadi menjadi salah satu faktor yang mengaburkan memori kolektif masyarakat tentang sejarah dan keberadaan benteng ini.

Sejarahnya bermula dari konflik terbuka berupa peperangan fisik antara Kaum Adat dan Kaum Agama (Paderi) yang membuat Kaum Adat meminta bantuan Belanda yang pada waktu itu sudah berkedudukan di Padang. Pasukan Belanda dibawah pimpinan Kolonel Raff masuk ke Tanah Datar untuk melakukan penyerangan kepada Kaum Paderi.

Sesampai di Batusangkar, pasukan Belanda dipusatkan di suatu tempat yang paling tinggi, lebih kurang 500 meter dari pusat kota. Pada tempat ketinggian inilah pasukan Belanda kemudian membangun sebuah benteng yang permanen. Bangunan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1824 ini berupa bangunan yang memiliki ketebalan dinding 75 cm dan ± 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan. Bangunan inilah yang kemudian diberi nama Benteng Van der Capellen, sesuai dengan nama Gubernur Jendral Belanda pada waktu itu yaitu Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen.

Dengan adanya benteng pertahanan yang permanen dan strategis, maka secara militer dan politis memudahkan Belanda untuk menguasai wilayah sekitar Batusangkar. Hal ini menandakan beratnya perjuangan kolonial Belanda di Tanah Datar sehingga harus membuat benteng. Kesempatan demikian akhirnya bukan hanya bertujuan untuk memadamkan gerakan Kaum Agama, tetapi sekaligus untuk menguasai secara politis kawasan Tanah Datar dan sekitarnya. Konflik ini akhirnya berkembang menjadi Operasi Militer Belanda. Kenyataan demikian menyadarkan Kaum adat yang semula mengizinkan Belanda untuk masuk ke Tanah Datar. Tapi semua sudah terlambat. Belanda sudah bercokol.

Benteng van der Capellen (1826)

Sebuah lukisan sketsa yang dibuat oleh Louis Henri Wilhelmus Merckes de Stuers yang diyakini dibuat antara tahun 1845 dan 1869 memperlihatkan sebuah benteng di atas bukit dengan latar belakang pegunungan. Di bagian bawah sketsa tertulis Fort van der Capellen Menangerbau Pagaroeyoeng Padangsche Bovenlanden Soematra. Bendera triwarna berkibar pada sebuah tiang tinggi hingga menyentuh awan yang bergelayut rendah. Pada jalan setapak menuju benteng terlihat seorang serdadu dengan seragam biru memacu kudanya menuju ke arah benteng. Sementara di latar depan terlihat seorang bersurban dan berompi merah sedang menunjuk ke satu arah. Mungkin ini untuk menggambarkan kaum Paderi, tetapi di mata ambo lebih terlihat seperti gambaran orang Arab dalam film Aladin atau sinetron Jin dan Jun ketimbang image kaum Paderi yang selama ini kita kenal. Entah bagaimana ceritanya.

Benteng van der Capellen (1895)

Gambaran dalam sketsa tersebut hampir persis dengan foto yang diambil pada tahun 1895. Kecuali pada bagian latar belakang gunungnya, sepertinya sengaja dibuat untuk efek dramatis saja. Gunungnya tidaklah setinggi itu. Demikian juga kita tidak melihat tembok benteng lagi, mungkin karena perang sudah usai. Tiang bendera di majukan ke depan, tepatnya pada jalan menuju benteng, di dekat gerbang dan pos jaga. Kira-kira hampir sama dengan posisi serdadu berkuda dalam sketsa. Dengan penampakan sekilas seperti ini, rasanya lebih terlihat sebagai sebuah villa peristirahatan daripada sebuah benteng.

Pada zaman jepang, benteng van der Capellen kemudian dikuasai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) dari tahun 1943-1945. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pendudukan Jepang, benteng Van der Capellen kemudian dikuasai oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sampai tahun 1947. Pada waktu Agresi Belanda II, benteng Van der Capellen kembali dikuasai Belanda selama dua tahun, yaitu tahun 1948-1950.

Benteng Van der Capellen kemudian dimanfaatkan oleh PTPG yang merupakan cikal bakal IKIP Padang untuk proses belajar mengajar sampai tahun 1955 saat PTPG dipindahkan ke Bukit Gombak. Benteng Van der Capellen kemudian dijadikan sebagai markas Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pada saat meletus peristiwa PRRI tahun 1957, Benteng Van der Capellen dikuasai oleh Batalyon 439 Diponegoro yang kemudian diserahkan kepada POLRI pada tanggal 25 Mei 1960. Oleh POLRI kemudian ditetapkan sebagai Markas Komando Resort Kepolisian (Polres) Tanah Datar dan berlanjut hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001, Benteng Van der Capellen dikosongkan karena Polres Tanah Datar telah pindah ke bangunan baru yang berada di Pagaruyung. 

Selama menjadi markas Polres inilah beberapa perubahan bangunan dilakukan. Antara lain atap yang semula berupa atap genteng diganti dengan atap seng pada tahun 1974. Pada tahun 1984 dilakukan penambahan ruangan untuk serse dan dibangun pula TK Bhayangkari. Parit yang masih ada disebelah kanan dan kiri bangunan benteng ditimbun dan diratakan pada tahun 1986. Selain itu, ruangan sel tahanan yang semula terdiri dari 4 ruangan, dibongkar satu sehingga tinggal menjadi 3 ruangan. Perubahan bangunan terakhir kalinya terjadi pada tahun 1988, yaitu berupa penambahan bangunan kantin dan bangunan untuk gudang.

Saat ini benteng van der Capellen menjadi kantor Dinas Kebudayaan Kab. Tanah Datar dan telah direnovasi sebagian oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Namun sepertinya hal itu tetap belum dapat  mengembalikan ingatan masyarakat bahwa sejarah perkembangan kota Batusangkar berawal dari benteng di atas bukit ini.

(Sumber: Tropen Museum, wikipedia, wikimedia)

Muaro Batang Arau (1895)

Pfff....betapa cepat waktu berlalu. Tidak terasa sudah 7 bulan sejak postingan terakhir. APPAHH?? T-U-J-U-H B-U-L-A-N?? 

Wow....udah tewas nih blog, mungkin ada yang berkomentar begitu. Tapi mudah-mudahan belum. Kalo sekarat mungkin (hehe..becanda). Karena itu sekarang kita munculkan cerita baru di blog ini. Biar sehat lagi. Ayoo...., yang jauh mendekat, yang dekat merapat *tukang jual obat keliling mode -ON* Tuing!

Karena baru habis vakum sekian lama, kita kasih cerita yang ringan-ringan saja. (emang berhubungan,ya? cuek lah.. ). Cerita kali ini tidak jauh-jauh dari apa yang diistilahkan bangsa Belanda dengan "Mooi Indie" alias "Indonesia yang Indah". Istilah ini digunakan oleh Belanda perantauan di Hindia Belanda untuk memberi gambaran bagaimana wujud Hindia Belanda itu kepada rekan-rekannya Belanda totok yang belum pernah menginjakkan kaki di negeri tropis ini. Mungkin istilah ini juga yang mengilhami Bu Tien memberi nama Taman Mini Indonesia Indah (OOT alias Out of Topic...)

Inilah Mooi Indie itu. Dilatarbelakangi oleh Gunung Padang yang kehijauan di kejauhan, muara sungai yang airnya jernih dan kebiru-biruan pelabuhannya ramai disandari oleh kapal layar yang bertiang tinggi. Saking jernih airnya, bayangan kapal dan gedung-gedung yang ada darat membayang di permukaan air yang sedikit beriak. Hmmm...terbayang semilir angin sepoi-sepoi membawa kesejukan di tengah iklim tropis. Sementara di darat, deretan gedung saling bergandengan dengan pohon-pohon besar, terutama pohon kelapa yang bagi bangsa Eropa merupakan tanaman eksotis.

Inilah keindahan yang sebenarnya itu. Muaro Batang Arau tahun 1895, yang sayangnya tidak mencantumkan kredit kepada pemotretnya.

Satu lagi potret dengan lokasi yang sama dan kebetulan bertahun sama, 1895. Namun kali ini memberi kredit kepada juru potret Christiaan Benjamin Nieuwenhuis yang memang terkenal dengan spesialisasinya di bidang Mooi Indie ini.

Potret kali ini mengambil angle di darat. Sebagai titik referensi, gedung yang berada di sebelah kanan adalah gedung bertingkat 2 beratap seng yang berada di tengah-tengah foto sebelumnya. Bahkan sampai sekarang  pun, gedung ini masih ada, tapi tentu dengan kondisi yang sudah ringkih akibat tak terurus.

Kembali ke foto pak Nieuwenuis, pada bagian sebelah kiri memperlihatkan detail tiang-tiang tinggi perahu layar yang juga terlihat pada foto pertama. Perahunya sendiri kelihatan memiliki atap pada bagian palkanya. Di bagian tengah foto terdapat rel ganda. Rel ini merupakan ujung dari stasiun Pulau Ayer (Pulau Air) yang terletak di belakang posisi berdiri pak Tukang Kodak. Rel ganda ini sekaligus sebagai tempat langsir kereta api. Sementara di sebelah rel, di depan deretan gedung, terdapat jalan raya yang cukup rata dan rapi. Dapat dimaklumi, karena kawasan muara Batang Arau adalah pusat pemerintahan dan perdagangan kota Padang pada masa itu.

Yang menarik bagi ambo adalah kombinasi antar moda transportasi yang bertemu di muaro Batang Arau dalam foto di atas. Air, Jalan Rel dan Jalan Raya. Bayangkan begini: ikan yang ditangkap para nelayan dapat langsung naik kereta api menuju Bukittinggi, Payakumbuh atau Sawahlunto. Begitupun barang-barang manufaktur yang masuk di pelabuhan Emmahaven dapat segera disimpan di gudang di sepanjang Batang Arau untuk selanjutnya dapat langsung didistribusikan baik via jalan darat, rel ataupun air untuk lokasi-lokasi yang tidak memiliki akses jalan maupun rel. Demikian juga galeh mudo alias sayur mayur dan hortikultura yang dikirim dari daerah Darek dapat segera dikirim via kabau pedati atau kapal ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, begitu turun dari kereta api. Betapa efektifnya.

Terlepas dari apakah hal ini memang sudah didisain sejak awal ataukah tumbuh seiring kebutuhan, tentu ada pelajaran yang bisa kita petik dari foto-foto tua ini kan?

(Sumber: wikimedia)