Catatan Seorang Ambtenaar (1932-1941)

Pengantar: Posting berikut berasal dari tulisan Drs. R.C. Kwantes yang pernah bertugas sebagai ambtenaar pada Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri) dalam buku "Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920 - 1940" terbitan Djambatan bekerja sama dengan KITLV tahun 2001.

Ia adalah seorang belanda totok dan ditempatkan langsung di Sumatera Barat begitu lulus dari pendidikan di Belanda, sehingga tanah Hindia adalah tanah yang benar-benar asing baginya. Ia bertugas di Sumatera Barat selama 8 tahun (1932-1941) mulai dari Sawahlunto, Lubuk Sikaping dan Batusangkar.

Tulisan aslinya cukup panjang namun cukup menarik untuk dapat menggambarkan pandangan seorang asing terhadap orang Minang dan pelaksanaan tugas seorang pejabat pemerintah zaman itu, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengkompromikan hukum adat dan hukum formal, termasuk hubungan antara yang dijajah dan sang penjajah yang dinilai 'tak lazim'. Kita cuplik sebagian disini.

Untuk hal-hal yang menarik ambo cetak miring.

Selamat membaca!

Sejak pertama kali melaksanakan kegiatan dinas, yaitu melakukan perjalanan menuju tempat dinas yang telah ditentukan, saya sudah belajar bahwa aturan penindang-undangan biasanya ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan. Karena percaya akan kewibawaannya, saya ikuti nasihat Sekretaris Keresidenan Medan untuk menempuh perjalanan melintasi Sumatra dari Medan ke Padang itu dengan taksi. Dari Medan itulah saya bersama istri memulai perjalanan menuju Sumatra Barat. Berarti ini menyimpang dari peraturan Dinas Perjalanan yang menganjurkan penggunaan kereta api dan bus (kendaraan dwiguna yang sebagian untuk mengangkut orang dan sebagian lagi untuk barang). Dalam hal ini saya masih selalu merasa berterima kasih kepada rekan saya Klaassen atas sarannya itu.

Sejak meninggalkan kapal di Belawan kami merasa sedang memulai suatu petualangan besar, yaitu melakukan perjalanan ke tujuan yang tidak dikenal, di mana sudah menanti lingkungan dan tugas yang juga merupakan tanda tanya besar.

Sesampai di Padang ternyata tujuan perjalanan saya adalah Sawah Lunto. Kota itu terletak di dalam lembah berbentuk mangkuk dikelilingi pegunungan. Ia ada berkat tambang batu bara Ombilin tak jauh dari sana. Informasi lebih lanjut hampir tidak saya terima dan Kantor Keresidenan. Waktu saya menghadap Residen Van Heuven sikapnya agak misterius mengenai “masyarakat aneh” yang menghidupi Sawah Lunto. Jadi, kami menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. Tentang ini saya tak kan berpanjang kalam. Keanehan itu ternyata disebabkan karena pimpinan perusahaan tambang itu yakin benar bahwa Sawah Lunto hanya akan merupakan kampung yang dilupakan seandainya tidak ada perusahaan itu. Asisten residen yang menjadi kepala afdeling pemerintahan Solok dan berkedudukan di Sawah Lunto tentunya menyadari bahwa “hidup mati”-nya langsung tergantung pada adanya perusahaan itu. Maka lahirlah suatu modus vivendi (kerja sama) dan dalam modus vivendi itu amtenar BB sambil bersungut-sungut harus menyesuaikan diri.

Jadi suasana pada perkenalan pertama itu sudah tidak begitu cocok untuk memberikan kesadaran pada seorang calon amtenar BB bahwa kehadiran Pemerintahan Dalam Negeri Belanda itu besar artinya dan bahkan mutlak. Masa perkenalan, atau lebih tepat disebut masa perpeloncoan, pada bulan-bulan pertama itu pun tidak mampu meniadakan kesan saya bahwa studi universitas merupakan syarat yang agaknya sedikit berlebihan untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Berkas-berkas yang pada minggu-minggu pertama disodorkan kepada saya untuk saya baca tidak dapat membantu saya mencegah rasa kantuk menjelang tengah hari. Hanya karena takut tertangkap basah oleh Kontrolir Poutsma yang seruangan kerja dengan saya, maka saya tidak tidur siang terlalu dini.

Kunjungan-kunjungan singkat bersama Poutsma ke sejumlah nagari bahkan memberikan kesan kepada saya bahwa Pemerintahan BB di tingkat ini dapat ditiadakan. Nagari adalah desa Minangkabau yang sejak zaman dahulu merupakan satuan dasar struktur politik Minangkabau, dan baru pada tahun 1918 dikukuhkan secara Barat sebagai desa praja pribumi. Penarikan pajak pendapatan yang selalu menjadi pokok pembicaraan pada kunjungan semacam itu pada tahun-tahun krisis itu besarnya tidak sampai 50 sen per jiwa. Itu kan dapat diserahkan kepada kepala desa dan para pembantunya, demikian pikir saya.

Tugas pertama yang setelah waktu sebulan harus saya laksanakan sendiri, menurut saya pun kurang berhasil memberikan kesan bahwa saya adalah mata rantai yang bermanfaat dalam hierarki jabatan. Perintahnya berbunyi, dari Senin sampai Sabtu siang saya harus mengawasi pembuatan jalan, 9 km di luar Sawah Lunto. Selama itu saya tidak dibenarkan pulang. Sebuah sekolah desa tidak jauh dan proyek itu menjadi tempat tinggal sementara saya. Tugas saya hanya mengawasi agar jumlah wajib kerja paksa datang dalam jumlah yang cukup. Seorang pengawas Indonesia dari Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa orang mandor jalan memimpin segi teknik pekerjaan itu. Pengetahuan dasar tentang pembangunan jalan memang tidak termasuk program studi ahli Indologi. Namun, banyak yang dapat kami pelajari, misalnya pergaulan dengan para pejabat dan penduduk, dan yang memang kurang penting, mandi di sungai Ombilin yang di musim hujan airnya keruh berwarna coklat.

Bulan-bulan berikutnya perasaan saya sebagai “orang yang salah tempat” berangsur-angsur hilang. Penyesuaian diri yang memang diperlukan itu di satu pihak terdorong oleh perubahan dalam ukuran nilai yang kami bawa dari Negeri Belanda, dan dipihak lain terdorong oleh program perpeloncoan, yang diselenggarakan oleh Asisten residen Van Brakel dengan cara yang sangat kreatif yang benar-benar menghadapkan saya pada kenyataan. 

Contoh: Sekitar dua bulan setelah tiba di Sawah Lunto, saya disuruh Asisten residen mengikuti perjalanan Kontrolir Luuning dari Alahan Panjang ke beberapa desa jauh di pegunungan di wilayah onderafdelingnya. Berhari-hari kami menjelajahi rimba berselang-seling lembah kecil yang ada penghuninya, naik turun gunung. Terakhir kami memasuki wilayah Kontrolir Bruins dari Sijunjung, yang akan menjemput kami dengan mobil. Menurut Luuring, beberapa tahun sebelumnya salah seorang pendahulunya melakukan juga perjalanan ini. Ia memasuki desa yang menjadi tujuan akhir perjalanan kami itu dengan langkah terhuyung-huyung dan dengan air mata bercucuran karena derita. Maka kami berjanji kepada diri sendiri, bahwa seratus meter terakhir ini akan kami tempuh dengan langkah tegap dan kepala tegak. 

Turne ke Ophir di Pasaman Barat

Untuk menyadari betapa indah dan tinggi nilai perjalanan ini memang saya membutuhkan waktu cukup lama. Berkat daya semangat Luuring itu, maka dikemudian hari, misalnya ketika saya ditempatkan di onderafdeling Lubuk Sikaping, di mana beberapa nagari berjarak sehari perjalanan, turne dengan jalan kaki itu tidak saya rasakan sebagai kewajiban yang tak enak, melainkan sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Tidak ada buku pedoman bagi mereka yang ingin menjadikan seorang lulusan Indologi sebagai amtenar BB. Setiap kepala mempunyai gagasan sendiri tentang hal itu, atau yang lebih parah lagi tidak memiliki gagasan sama sekali. Van Brake menyukai tugasnya, walau pun caranya oleh orang yang menjalani masa magang padanya kadang kadang sulit dipahami. Sebagai contoh adalah, “permintaan”-nya kepada saya agar semua gelas selalu penuh ketika ia bersama asisten residen yang diperbantukan dari Padang, kontrolir Solok, dan pemilik hutan bermain bridge untuk mengisi waktu pada malam hari di pesanggrahan Singkarak, padahal mandor merasa bahwa hari itu ia sudah cukup banyak bekerja. Namun, keesokan harinya pengalaman itu cukup diimbangi dengan menghadapi tugas pemerintahan yang “sungguh-sungguh”, yaitu untuk mencapai kesepakatan dengan penduduk Nagari Paninggahan di tepi Danau Singkarak, mengenai batas-batas wilayah yang akan dijadikan hutan lindung di lereng gunung bagian hulu desa tersebut. Penetapan wilayah hutan lindung tersebut sangat diperlukan untuk mencegah agar pembabatan hutan tidak mengakibatkan erosi dan akhirnya merusak areal sawah yang terletak di hilir. Namun bagi penduduk, penetapan wilayah hutan lindung itu berarti membatasi kesempatan untuk mencari kayu dan membuka ladang baru. Jadi, di sini ada benturan kepentingan, dan tentang itu pada malam hari harus dibicarakan dengan perangkat desa, yaitu para penghulu, setelah siang harinya dilakukan pemeriksaan setempat.

Ketegangan sangat mencekam di dalam dan di luar balai desa yang dikerumuni ratusan orang pada malam yang setengah gelap itu. Saya dapat merasakan adanya rasa tak senang pada para amtenar BB yang sedang melakukan perundingan. Bagi penduduk desa masalahnya bukan hanya mempertahankan kepentingan materi sesaat, yang harus mereka korbankan agar ada jaminan hidup dalam jangka panjang, yang hampir tidak mereka pahami perlunya. Lagi pula mereka anggap campur tangan pemerintah itu sebagai hal yang tidak sah. Menurut hukum adat, hutan yang bersangkutan termasuk hak ulayat nagari dan menurut keyakinan mereka, pemerintah tidak ada hak untuk membatasi pemanfaatan tanah tersebut. Tetapi pihak lainnya berpegang pada pendapat pemerintah Hindia Belanda, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan orang sebagai hak miliknya, adalah tanah negara. Demikianlah bunyi domein verkiaring tahun 1875. Untunglah pemerintah dan penduduk dapat mencapai titik temu. Mufakat, yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan, yang merupakan azas memberi dan menerima, membuktikan lagi manfaatnya. Dalam perundingan yang sangat khas bagi masyarakat Mingkabau itu, kedua belah pihak menyadari bahwa keputusan dengan suara terbanyak, dan lebih-lebih keputusan sepihak yang dipaksakan pemerintah tidaklah diinginkan, karena keputusan demikian akan mengandung benih kesulitan baru. Berangsur-angsur saya mulai mengenal pemerintahan bergaya demokrasi versi Minangkabau sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. 

Pemerintahan Minangkabau itu didasarkan pada struktur kemasyarakatan yang sangat khas. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa tidaklah mungkin secara ringkas menggambarkan masyarakat Minangkabau yang cukup rumit susunannya itu serta struktur politik yang terkait dengannya. Bagi mereka yang ingin lebih banyak mengetahuinya tersedia kumpulan pustaka yang cukup luas. Pertama-tama dapat saya sebutkan karya standar dalam bidang hukum adat tulisan Mr. C. van Vollenhoven: Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (Leiden, 1918) Jilid I: 246-272. Saya sendiri selalu berpegang pada karya M. Joustra: Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en yolk, cetakan ke-2, ‘s-Gravenhage 1928. Penulis ini juga menyusun buku Overzicht der literatuur betreffende Minang kabau (Amsterdam, 1924). Ikhtisar pelengkap untuk tahun-tahun 1923-1936 dipersiapkan oleh J. Tideman, diterbitkan oleh Minangkabau-in stituut di Amsterdam (1936). Tahun enam puluhan di Indonesia keluar berbagai publikasi orang Indonesia sendiri, seperti Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi karya Hamka, singkatan dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Jakarta, 1963).

Dalam rapat dengan para penghulu yang menjadi anggota dewan nagari, kontrolir sebagai kepala onderafdeling memiliki suara penentu. Namun dalam hal ini harus dihindari main perintah, kalau soalnya adalah urusan desa atau untuk memperoleh dukungan penduduk dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Yang terpenting ialah meyakinkan anggota dewan nagani bahwa tindakan yang harus diambil itu untuk ke pentingan masyarakat desa, atau tindakan itu betul-betul tidak dapat di hindarkan. 

Pembicaraan berjam-jam, perundingan berulang-ulang yang kadang-kadang perlu untuk meyakinkan mereka yang menentang atau masih ragu-ragu, memang diperlukan. Setidak-tidaknya, tidaklah dapat kita melangkah selanjutnya, sebelum pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Dalam hal ini besar kemungkinannya tujuan yang di maksud tidak akan tercapai, karena akan ada perlawanan tanpa kekerasan.

Contoh bagus tentang apa yang dapat dicapai dengan mufakat adalah yang saya alami di onderafdeling Fort van der Capellen (sekarang Batusangkar). Bersama pengawas pertanian dan para pamongpraja Indonesia yang bersangkutan, kami berunding dengan semua perangkat desa di 50 desa yang ada di onderafdeling itu tentang jadwal waktu yang baru untuk budidaya padi. Lambat laun waktu untuk menyemai, menanam, dan menuai di masing-masing desa menjadi sangat berbeda, sehingga mengakibatkan kerugian besar. Kerugian itu adalah karena burung, tikus, dan bahkan gagal panen. Sepintas lalu urusan ini tampaknya sederhana, karena terlihat kepentingan umum terlihat jelas oleh semua orang. Namun pencarian jalan keluarnya menjadi masalah yang pelik karena ada penyebab utama kesulitan itu. Penduduk ingin agar panen dilakukan sebelum awal bulan puasa. Pada umumnya orang Minangkabau di Dataran Tinggi taat melakukan ibadah puasa dan segala acara keagamaan yang berkaitan dengan itu. Akibatnya, selama bulan Puasa orang hanya melakukan pekerjaan yang paling perlu saja. Menuai sebelum awal bulan Puasa pun berarti tersedianya bekal untuk merayakan akhir puasa yang disebut Lebaran dengan cara yang sesuai. 

Kesulitannya ialah bahwa kalender Islam didasarkan pada peredaran bulan. Olehsebab itu, tahun Islam lebih pendek dan tahun matahari. Kalender internasional didasarkan pada peredaran matahari. Menurut kalender ini pergantian musim terjadi hampir selalu pada waktu yang sama. Dalam tahun matahari — yang menjadi patokan untuk memulai tiap tahapan budidaya padi — tanggal awal bulan Puasa bergeser dan tahun ke tahun, demikian juga waktu untuk panen. Dan lebih penting lagi, juga waktu untuk menyemai dan menanamkan bibit padi di sawah turut bergeser. 

Hal itu bisa dilakukan beberapa tahun lamanya tanpa kesulitan apa-apa karena musim hujan dan musim kemarau di daerah itu tidak begitu berbeda dibandingkan dengan di wilayah timur Indonesia. Namun, lama-kelamaan tidak dapat dihindari sawah tadah hujan tidak lagi ditanami padi tepat pada waktunya, dan akhirnya bertambah besar perbedaan waktu tanam dan waktu panen antara sawah tadah hujan dan sawah yang diairi sungai, yang tidak begitu dipengaruhi oleh kurangnya air. 

Akibatnya tikus dan burung lebih lama dapat makan padi yang sudah masak dan siap panen. Jumlah satwa ini meningkat cepat akibat keadaan makanan yang men guntungkan, dan kerugian pada tanaman pun ikut meningkat.

Kami berhasil meyakinkan perangkat desa agar mereka turut menggalakkan jadwal tanam yang menjamin keseragamannya. Beberapa bulan kemudian kami dapat menikmati pemandangan sawah yang hijau merata dan menjanjikan panen raya. Ya, tidak ada kata yang lebih tepat dari “menikmati” ini.

Kita kembali pada masalah sistem pemerintahan. Tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda melangkah lebih jauh dalam mendemokratisasikan pemerintahan di Minangkabau dengan membentuk kelompok masyarakat dengan nama Minangkabau juga. Lalu pemerintah menyerahkan urusan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, penyuluhan pertanian, peternakan, dan pekerjaan umum kepada kelompok tersebut. 

Tindakan membentuk kelompok itu berarti memberikan hak bicara dan hak tanggungjawab yang lebih besar kepada penduduk mengenai urusan yang menjadi kepentingan utamanya. 

Sistem pemerintahan di Minangkabau itu bisa jadi menimbulkan situasi yang oleh orang awam dulu maupun sekarang sulit dibayangkan sebagai hubungan yang lazim antara yang menjajah dan yang dijajah. Itu sebabnya dapat terjadi hal berikut. 

Setelah melakukan kunjungan selama dua hari di nagari Tanjung Bonai, saya menerima surat dari kepala desa, seorang mantan guru dan anggota Dewan Minangkabau, yang secara panjang lebar membicarakan kunjungan saya. Dengan suratnya yang sekarang masih saya simpan itu jelas ia bermaksud memberikan penjelasan agar saya memperoleh gambaran yang lebih baik tentang cara berpikir dan bertindak rekan-rekan sedesanya. 

Dalam pertemuan malam hari dengan para penghulu untuk membicarakan situasi bahan makanan, ia memperoleh kesan bahwa saya meragukan kejujuran para informan saya. Mereka berbicara tentang kekurangan pangan, padahal setelah ditanyakan lebih jauh tampak jelas, bahwa memang lumbung lumbung padi kosong, namun dan hasil hutan dan palawija orang masih dapat membeli beras di pasar. 

Saya seharusnya mengerti, demikian kepala nagari, bahwa orang kampung jarang mengatakan 2 x 2 = 4. Bentuk pendekatan tak langsung seperti 5 - 1 =4, atau 3 + 1 =4 lebih cocok bagi mereka. Bagi mereka, tiadanya padi dalam lumbung mereka sendiri berarti kekurangan.

Contoh kedua mengenai adanya sikap bebas dalam hubungan antara amtenar BB dan wakil penduduk yang baru tampil belakangan. Bagian penting dan tugas pemerintahan ialah memberikan penyuluhan kepada para kepala mengenai berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Cara yang paling baik untuk melakukan penyuluhan ini ialah dengan mengobrol pada malam hari, ketika kita mengadakan turne selama beberapa hari. 

Ketika tentara Jepang mulai bergerak ke Asia Tenggara, saya anggap ada gunanya memberikan gambaran umum mengenai situasi di kawasan itu kepada kelompok-kelompok kecil kepala desa, dengan bantuan atlas karangan Bos. Dalam salah satu percakapan demikian itu saya bertanya kepada mereka bagaimana sikap orang Minangkabau, seandainya Jepang menduduki negeri ini Karena hadirnya seorang amtenar BB di situ, tentu saja kemungkinan terjadinya perubahan rezim belum apa-apa sudah ditolak. Namun, salah seorang dan hadirin mengungkapkan pikiran yang lebih dalam mengenai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, seperti terungkap dalam kata-kata: “dunia berputar, sekali di atas, sekali di bawah”. Dunia ini berputar, karenanya sekali orang berada di atas, kali lain ia berada di bawah. Orang yang tanggap cukup mengerti apa yang di maksud. Tidak ada jalan lain bagi saya selain menerima ramalan itu sebagai pemberitahuan.

Dua contoh di atas cukup memberikan alasan kepada kita untuk beranggapan bahwa penulis artikel tentang ‘orang Minangkabau’ dalam Encyclopaedie van Ned-Indië (cetakan ke-2, 1918, Jil. II.: 742) benar ketika ia menyatakan: “Watak orang Minangkabau lebih cenderung tidak menyenangkan daripada menyenangkan di mata seorang pengamat Eropa yang menilainya menurut ukuran Eropa.”

Pada umumnya bersifat angkuh dan curiga, sering juga suka mencampuri urusan orang lain, bebas tindak-tanduknya, juga terhadap atasan, bahkan terhadap orang yang berpengaruh. 

Menurut keyakinan dan pengalaman saya, penilaian penulis yang kritis itu tidak tepat. Letak kekeliruannya dalam kata-kata yang dicetak miring itu. Baik penulis tersebut maupun banyak orang Belanda keliru menilai orang Indonesia. 

Kekeliruannya ialah karena mereka tidak melihat orang Indonesia sebagai orang yang memiliki sejarah yang sama sekali berbeda, yang pernah hidup dalam situasi yang sama sekali berbeda, yang memiliki keyakinan keagamaan dan kemasyarakatan yang sama sekali lain, karena itu memiliki pola tingkah laku yang sama sekali lain.

Di onderafdeling Fort van der Capellen (yang berpenduduk sekitar 60.000 orang) untuk menentukan daftar pajak dan daftar wajib kerja rodi berarti saya harus mengunjungi 50 desa setiap tahun. Kunjungan itu adalah untuk menangani keberatan terhadap ketetapan pajak pendapatan (yang dinamakan ketetapan kecil) yang telah diberikan olleh pemerintah desa bersama mantri pajak dan untuk mengukuhkan ketetapan itu secara definitif. 

Sejak dahulu penarikan pajak di Minangkabau merupakan masalah yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Tahun 1908 diadakannya pajak, antara lain pajak pendapatan, telah mengakibatkan pemberontakan hebat. Di setiap negeri ada keengganan semua orang untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada negara, tapi di Sumatra Barat ada faktor lain yang berperan. 

Tahun 1833 suasana dalam Perang Padri tidak menguntungkan bagi pemerintah Belanda. Perang Padri ialah konflik dengan gerakan Islam ortodoks yang menghendaki berlakunya hukum Islam sebagai satu-satunya pedoman untuk tertib hukum di Minangkabau. Untuk memenangkan lawan kaum Padri di Minang kabau, Komisaris Jenderal Van den Bosch mengeluarkan keputusan yang jauh jangkauannya, yang tetap dapat dipakai sebagai acuan oleh penduduk di tahun-tahun sesudahnya. 

Dalam keputusan yang disebut Plakkaat Pandjang itu ditentukan bahwa penduduk Sumatra Barat diizinkan memiliki sepenuhnya hak politik dan hak ekonomi, dan pemerintah tidak akan menarik pajak dan mereka. Dalam praktik pemerintahan, di tahun tiga puluhan Plakat Panjang sudah tidak diikuti lagi. Rupanya orang Minangkabau sudah pasrah. Namun, tiap usaha untuk memperbaiki cara penarikan pajak selalu menimbulkan kecurigaan pada mereka.

Bersamaan dengan diambilnya ketetapan kecil ditentukan juga siapa yang di tahun mendatang diwajibkan kerja rodi. Melakukan wajib kerja rodi guna memelihara jalan dan jembatan sangat tidak disukai. 

Selain itu saya sudah belajar untuk tidak terlalu menanggapi masalah wajib kerja rodi ini. Kaum pria yang sudah cukup umur untuk dipekerjakan pun mencoba menghindari wajib kerja rodi itu, sedangkan pihak pemerintah harus mencari pemecahan yang tepat terhadap usaha tersebut. Pada waktu menunggu penyusunan daftar wajib kerja rodi itu sering timbul suasana tegang. Jika cuaca baik terjadi adu argumentasi di alam terbuka, ditonton oleh warga desa yang terlalu ingin tahu. Mereka yang berdalih tidak sehat sebagai alasan untuk minta dibebaskan, diteruskan ke dokter. Biasanya mereka itu didampingi oleh kepala keluarganya. 

Dilihat sepintas lalu memang tampak keluhannya beralasan, tetapi orang awam sulit menilai keluhannya itu. Mereka yang berpura-pura kadang kadang dapat dikenali dan sikapnya yang ragu, atau dan rasa geli yang tersembunyi pada penonton. Setelah mendapat beberapa pertanyaan, kebanyakan mereka memperoleh jawaban “masih berminyak” (artinya, kulitnya masih mengkilat, tanda masih sehat) sebagai ungkapan singkat, bahwa mereka masih dapat bekerja.

Penarikan pajak pendapatan — yang di tahun-tahun krisis sangat tersendat jalannya — menjadi beban yang sangat berat terutama bagi kepala desa dan pembantunya, serta bagi pamong praja. Saya selalu berusaha sesedikit mungkin secara langsung berurusan dengan penarikan pajak, terutama agar tidak merusak hubungan dengan para penghulu dan penduduk, yang frekuensinya sudah jarang. 

Namun tidak dapat di hindari, bahwa dalam kasus-kasus yang sulit kita harus membantu pamongpraja. Bantuan bisa juga diperlukan bila angka-angka tunggakan melonjak, hingga ada kemungkinan akan datang teguran dari “Padang”.

Di samping tugas tersebut di atas masih ada tugas pemerintahan lain yang saya anggap tidak menarik. Sekalipun demikian, tugas itu perlu dan memiliki segi-segi positif. Sebagai contoh, kontrolir menjadi kepala pemerintahan setempat dan kepala onderafdeling adalah juga magistrat. Dalam fungsi itu ia adalah kepala polisi di wilayahnya, ia adalah pejabat penyidik dan pejabat penuntut, dan ia adalah juga pegawai kehakiman dalam suatu bidang perundang-undangan pidana terbatas. Kalau saya tinjau kembali rangkaian jabatan tersebut, timbul rasa bersalah tertentu terhadap para inspektur polisi yang harus saya bimbing selama masa dinas saya sebagai kontrolir. 

Mereka tentunya merasa diabaikan. Saya jarang memeriksa bagaimana mereka melaksanakan tugas nya, tapi mereka pun meringankan tugas saya, karena mereka dan detasemen polisi desa yang mereka pimpin melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. 

Di onderafdeling saya yang pertama, Lubuk Sikaping (yang luasnya 3.000 km2 dengan penduduk sekitar 60.000 orang) dalam hal ini tidak ada masalah. Kekuatan polisi terdiri atas 3 orang, berupa agen polisi pemerintah yang bersenjata kelewang. Mereka itu bukan polisi yang sesungguhnya, namun pengalaman menunjukkan kepada saya bahwa mereka itu penuh pengabdian dan berani. Dalam kasus-kasus yang jarang terjadi, bila diperlukan polisi desa dan wilayah tetangga Ophir dapat diminta bantuannya. Pemeliharaan ketertiban sehari-hari ternyata ditangani dengan baik oleh kepala desa dan pembantunya.

Kalau semata-mata berdasar pengalaman saya di beberapa onderafdeling Dataran Tinggi Padang, menurut ingatan saya kriminalitas yang bersifat kejahatan berat jarang terjadi. Ingatan saya itu diperkuat oleh angka-angka yang tersebut dalam memories van bestuursover dracht (naskah serah terima pemerintahan). Menurut penilaian saya, hal itu pertama-tama disebabkan karena adanya kesadaran akan norma- norma di daerah Minangkabau tersebut. 

Di wilayah itu kekuasaan adat masih kuat dan dihormati. Di samping itu orang secara serius masih mematuhi aturan tingkah laku tertentu yang berasaskan hukum Islam.

Walaupun saya memberikan sanjungan, perlu saya tambahkan, bahwa mereka yang melakukan kejahatan ringan atau pelanggaran kecil, tidak sulit untuk sementara menghilang ke keresidenan-keresidenan tetangga. Salah satu tugas magistrat, seperti telah disinggung di muka, ialah bertindak sebagai hakim. Dalam tugas ini ia dibantu oleh jaksa, yaitu pejabat penuntut umum dalam sistem peradilan untuk dan mengenai orang Indonesia. 

Di samping itu, sidang-sidang pengadilan magistrat selalu dihadiri oleh seorang penasihat Islam yang tugasnya secara umum terbatas, yaitu mengambil sumpah para saksi. Pengadilan magistrat menangani semua kasus pidana tahap awal dan akhir terhadap orang Indonesia dan Timur asing (tidak termasuk orang Tionghoa dan Jepang) khusus untuk pelanggaran yang hukuman maksimumnya ditentukan paling tinggi tiga bulan kurungan atau denda f 500,00. 

Selanjutnya, yang menjadi wewenangnya ialah menangani sejumlah kejahatan harta benda ringan (pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan barang curian) kalau nilai barang yang diperkarakan tidak lebih dan f 25,00. Pada umumnya sidang-sidang mingguan pengadilan magistrat menyita banyak waktu, dan sedikit membosankan. Hal yang tetap ada dalam agenda ialah “mengadili” mereka yang beberapa kali lalai dalam menunaikan wajib kerja rodi. Hukuman baku dalam kasus itu adalah denda f 1,50 atau hukuman kurungan tiga hari. Sesekali masalah itu dapat juga mendatangkan kesulitan dalam praktik. 

Saya ingat misalnya. bahwa di Nagari Sungayang kelalaian dalam menunaikan wajib kerja rodi begitu melonjak, hingga saya menganggap perlu mengadakan pengadilan magistrat khusus di nagari itu. Tetapi, tidaklah mungkin menampung terhukum sebanyak 30 sampai 40 orang yang memilih hukuman kurungan di penjara Fort van der Capellen yang kecil itu. Karena itu, dengan sedikit perasaan khawatir akan kelanjutannya, saya putuskan untuk mengijinkan para terhukum itu tiap hari pukul 7 datang melapor kan diri ke penjara, lalu seperti biasa mereka dipekerjakan di luar penjara, dan sore harinya pulang ke nagari masing-masing. 

Keringanan yang diberikan secara terpaksa ini disambut para terpidana dengan datang secara tertib. Karena terpikir oleh saya bahwa saya telah bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan, maka tidak berani saya mengulangi percobaan tersebut.

Semua pekenjaan yang telah menjadi rutin pada dasarnya tidak menarik. Walau demikian sidang-sidang pengadilan magistrat bagi seorang calon amtenar BB bisa menjadi hal yang positif, yaitu memberikan kesempatan untuk memahirkan diri dalam bahasa Melayu, dalam hal ini bahasa Minangkabau, dan kadang-kadang memberikan juga peluang untuk menjenguk ke balik tabir kehidupan sehari-hari orang Minangkabau.

Termasuk juga tugas pemerintahan yang kurang menarik — setidak tidaknya menurut saya — ialah penanganan keuangan nagari, khususnya dalam menyetujui anggaran desa yang setiap tahun harus disusun. 

Dilihat dengan kacamata Barat, mempercayakan pemutusan perkara kepada seorang amtenar BB itu tidak tepat. Dan hampir sama dengan nya adalah mempercayakan pemeliharaan dan perluasan jaringan jalan beserta embel-embelnya kepada kepala onderafdeling. 

Saya ingin mengakhiri cerita yang dipilih secara acak dan rangkaian tugas seorang amtenan BB di Sumatra Barat ini dengan menyampaikan beberapa pengalaman di luar pekerjaan rutin di onderafdeling Fort van der Capellen. 

Menerima Kunjungan GubJend Tjarda 

Dalam dua pengalaman yang pertama saya harus bertindak sebagai penerima tamu, yaitu waktu Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer datang berkunjung, dan waktu pacuan kuda diadakan di Fort van der Capellen, yang dikunjungi peminat dan seluruh keresidenan. Kedua peristiwa itu mirip satu sama lain, yaitu kedua nya membutuhkan persiapan yang hiruk-pikuk, yang tidak sepadan dengan lamanya perayaan itu sendiri. Selanjutnya peristiwa itu pun menjadi beban keuangan seorang amtenar muda, yang terbatas daya dukung nya karena ia tidak menerima tunjangan untuk menerima tamu. 

Tapi memang kompensasinya adalah mendapat kehormatan. Tentu saja tugas itu tidak hanya menjadi tanggungan kepala onderafdeling. Bagian terbesar tanggungjawab itu dipikul oleh pamong praja dan, tidak sangsi lagi, juga calon kontrolir yang ditempatkan di Fort van der Capellen.

Ada perbedaan yang tegas antara kedua peristiwa itu. Kunjungan gubernur jenderal itu bersifat resmi, bahkan khidmat; semua orang takut setengah mati kalau-kalau melakukan kesalahan. Kesalahan memang terjadi: hari itu suara saya hilang, dan celana Tuan Tjarda yang bersih tanpa noda terkena percikan susu coklat. Namun, bagian resmi acara itu berlangsung megah. 

Ratusan kepala dengan pakaian adat mendengankan wejangan Wali Negara di lapangan depan rumah kontrolir yang dihias dengan gaya Minangkabau. Sebaliknya, pacuan kuda itu betul-betul merupakan pesta rakyat. Tetapi keluarga kontrolir harus menenima serombongan tamu Belanda yang datang minum-minum dan makan nasi dengan bermacam lauknya.

Pengalaman ketiga lebih seru, dan agak seram. Kisah dimulai dengan datangnya laporan bahwa seorang penumpang bus dari Jambi yang turun dan menginap di losmen dekat pasar Fort van der Capellen ternyata mendenita cacar. Biasanya saya tidak perlu mencampuri urusan kesehatan masyarakat secara langsung, karena ada dokter pemenintah orang Indonesia yang memimpin sebuah rumah sakit kecil. Tapi kini saya terpaksa cepat mengambil sejumlah tindakan untuk menemukan penumpang bus lainnya yang masih berada di onderafdeling saya untuk diisolasi, dan bila perlu mengingatkan rekan-rekan saya dan bekerja sama dengan dinas kesehatan masyarakat mengadakan vaksinasi ulang terhadap seluruh penduduk. Untung yang tertular hanya beberapa orang. Nasib para penderita itu sangat mengibakan. 

Tentang masa itu masih terbayang oleh saya satu peristiwa yang pedih, yaitu ketika saya mengikuti dokter menjenguk seorang penderita cacar. Lelaki itu terbaring di dalam bangunan samping sebuah rumah adat yang setengah terbuka. Dan jarak sekitar 10 meter dokter minta penderita itu mengangkat lengannya supaya ia (dokter) dapat mengetahui tahap penyakitnya. Dengan itu selesai konsultasi dokter. Seingat saya penderita itu sempat sembuh dan penyakitnya, mungkin berkat perawatan yang balk dan sanak saudara nya.

Dan seluruh tugas pemerintahan, bagi saya — dan bagi rekan-rekan saya umumnya tak kan jauh berbeda — yang paling memberikan kepuasan ialah dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Tapi baru sekarang ini di tahun 1975 saya sadari benar bahwa di tahun-tahun 1933-1941 ketika saya terlibat dalam tugas itu sedikit sekali kemungkinan yang tersedia. Kebijakan pemerintah waktu itu sangat statis. Penyebabnya tak sangsi lagi harus dicari pertama-tama dalam krisis ekonomi yang juga menimpa Hindia Belanda. 

Berlibur ke daerah lain di Hindia Belanda ketika kami tinggal di Minangkabau waktu itu, merupakan perkecualian besar. Sehari sebulan bepergian ke ibu kota afdeling untuk keperluan dinas, dan sesekali diperpanjang menjadi dua hari berkat kebaikan hati atasan, itu lah puncak hiburan di onderafdeling Lubuk Sikaping dan Ophir yang termasuk wilayah perbatasan keresidenan itu. Jika seorang istri kontrolir suatu kali mendapat kesempatan untuk turut turne, maka itu merupa kan peristiwa yang disukai juga oleh penduduk setempat. 

Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjamu para tamu. Tentu saja dapat dipertanyakan di sini sejauh mana sikap itu dapat dianggap sebagai pernyataan simpati yang tulus. Ataukah keramahan itu harus dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi menurut tradisi? Bagaimanakah umumnya penilaian penduduk Minangkabau atas amtenar BB?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu merupakan tugas yang sulit. Jawabannya tidak mungkin lebih dan penilaian yang sangat subyektif. Wilayah onderafdeling dapat terdiri dan 900 km dengan penduduk 160.000 orang (Fort van der Capelen) sampai 3.000 km dengan pen duduk 60.000 orang (Lubuk Sikaping). Bagi pamong praja dan penduduk Indonesia, kontrolir sebagai kepala onderafdeling pertama-tama adalah wakil kekuasaan Belanda. Dengan kata-kata lain yang kasar: eksponen penjajahan negara asing. Namun dalam fungsinya itu ia pun pelindung bagi banyak orang. Padanya orang mencari dukungan, waktu orang menghadapi kesulitan. Ia pun tempat bertanya. Ia turut merasa kan kesukaran orang kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan ia mengerti banyak aspek lain dan masyarakat Indonesia. Namun saya pun membayangkan, bahwa ia juga disorot orang terutama sebagai pihak yang menuntut uang pajak, dan uang itu menghilang tak tentu rimbanya ke dalam kas besar pemerintah. Dan bila ia mengendarai mobilnya di jalan, dan tanpa sengaja mengepulkan awan debu kepada para pejalan kaki, tidak akan orang berterima kasih kepadanya.

Bimbingan yang kritis dan konstruktif dan atasan langsung, yaitu asisten residen, dapat membantu mencegahnya menilai diri sendiri secara berlebihan. Mereka yang di masa jabatan kontrolirnya memperoleh atasan semacam itu dapat menganggap dirinya beruntung.

Westenenk, mantan amtenar BB yang sekitar tahun 1927 diperbantukan pada Kementenian Daerah Jajahan sebagai penasihat urusan pelajar, membekali seorang kawan saya dan saya dengan pedoman dasar, yaitu bahwa sebagai seorang penguasa yang baik kami harus mampu mengkombinasikan ketegasan dengan keadilan. 

Pengalaman di Minangkabau mengajarkan kepada saya untuk menambahkan satu pedoman lagi, yaitu bahwa baik si penguasa maupun yang dikuasai adalah manusia biasa, bisa baik bisa jahat. Namun kesamaan itu tidak dapat meniadakan kenyataan, bahwa kedua belah pihak tetap asing satu sama lain. 

Bulan Juni 1941 saya dipindahkan ke Batavia. Dengan demikian berakhirlah kurun waktu selama 8 tahun yang tidak dapat dihapus dan kenangan kami. Tentang Minangkabau, sampai hari ini bagi kami masih berlaku pepatah: Jauh di mata dekat di hati.

(Sumber: ajochalidi.blogspot.com; nabilfoundation.org;)

Takluknya Penguasa Rimba (1900-1907)

Entah apalah pasalnya hingga si Raja Rimba ini "didudukkan" di atas sebuah bangku panjang. Di depan sebuah rumah pula, jauh dari kerajaannya di tengah rimba raya. Ditonton oleh puluhan pasang mata dari mulai pria dan wanita, anak-anak dan dewasa, pejabat pemerintah dan rakyat jelata, sampai kepada penghulu dan kaum pasukuannya.  Komplit plit. 

Foto ini diambil di Padang Panjang antara tahun 1900-1907. Yang pasti si harimau sudah mati. Kalau tidak, pasti anak-anak dan wanita tidak ikut disana. Semua berwajah sumringah menghadap kamera. Mungkin ada sesuatu yang "dirayakan" sehingga semua berpakaian bagus seperti hari raya. Bisa jadi ini adalah harimau yang telah mengganas dan berhasil ditembak mati, karena terlihat ada beberapa orang yang memegang bedil dengan gaya pamer penuh kebanggaan. Seolah-olah berkata bahwa merekalah heroes of the day.

Tapi bisa jadi juga harimau ini mati karena olahraga semata. Pada zaman itu berburu binatang rimba merupakan salah satu hobi para pejabat kolonial. Berburu harimau merupakan yang paling top markotop. Karena harimau berada di puncak rantai makanan, maka menaklukkannya tentu merupakan kredit poin tersendiri.

Rampogan Macan di Jawa

Di Jawa harimau tangkapan malah diperlakukan seperti ayam. Diadu di tengah gelanggang. Lawannya bisa kerbau, bisa juga serombongan prajurit bersenjatakan tombak panjang. Nama permainannya "Rampogan Macan". Dalam sehari pertunjukan bisa beberapa ekor harimau tewas oleh tusukan puluhan atau ratusan tombak. Nyanya, bahasa minangnya. Tak heran jika saat ini Harimau Jawa resmi dinyatakan punah oleh pemerintah. Salah satu sebabnya ya rampog itu.

Lain cerita di Ranah Minang. Sejatinya orang Minang sangat menghormati harimau. Buktinya harimau selalu dibahasakan sebagai "inyiak" atau nenek. Tidak pernah ada yang berani menyebut kata "harimau", baik di dalam kampung apatah lagi di dalam rimba. Itu tanda menantang.  Bahkan ada ilmu silat tradisional yang dinamai Silek Harimau yang konon ujian akhirnya uji tanding dengan harimau betulan yang dipanggil oleh sang guru. Belum lagi adanya urban legend tentang manusia harimau atau harimau jadi-jadian yang disebut cindaku. Adalagi yang disebut dengan harimau kampuang yang konon piaraan seseorang atau suatu kaum di dalam sebuah nagari. Harimau jenis ini (konon lagi) berjalan dengan dua kaki dan tidak pernah kelihatan belangnya. Jadi selalu terlihat gelap. Kalau belangnya kelihatan tandanya sang harimau akan mati. Pokoknya cerita tentang manusia Minang dan harimau sungguh berwarna. Sampai-sampai salah satu Kabupaten menjadikan harimau sebagai lambang daerahnya, yaitu Kabupaten Agam.

Namun dengan kedatangan tuan-tuan kulit putih bersama bedilnya merubah paradigma itu. Seolah-olah para tuan itu hendak berkata bahwa jaman sudah bertukar, penguasa sudah berganti. Jangankan penguasa kampung atau nagari, penguasa rimba pun mereka taklukkan. Tuan-tuan itulah penguasa di atas penguasa di negeri ini pada saat itu. Di kampung dan di tengah hutan.

(Sumber: KITLV, http://padagananpunjer.blogspot.com)

Aksi Pak Masinis (1935)

Sebuah foto yang diambil dari album kenangan untuk Ir. C. L. de Voogt ketika pensiun sebagai Kepala Jawatan Keretaapi Negara Wilayah Sumatera Westkust pada Agustus 1935. Foto ini tentunya dimaksudkan untuk memberi kenangan tentang perkeretaapian Ranah Minang dengan alamnya yang indah sebagaimana latar belakang foto pak Masinis di atas.

Di foto terlihat seorang masinis berkulit sawo matang dengan seragam kebanggaan Staatsspoorwegen sedang serius melaksanakan tugasnya. Tangan kiri di kemudi, posisi tubuh meneleng keluar, dengan mata liar menilai kondisi luar jangan-jangan ada potensi gangguan terhadap perjalanan kereta yang dibawanya.

Sangatlah berat kerja masinis kereta api pada saat itu. Sesuai namanya, masa itu kereta api memang dijalankan oleh api. Uap yang digunakan untuk menggerakkan kereta api berasal dari pembakaran kayu yang berada di lokomotif, tepat di depan sang masinis berdiri! Bayangkanlah panasnya, asapnya serta debu hasil pembakaran yang menerpa si masinis di ruang kemudi. Tak heran matanya sampai melotot begitu. 

Masinis juga harus bisa membaca sinyal, mengendalikan kereta dgn hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, disamping harus selalu berkomunikasi dengan para pembantunya seperti juru api atau juru rem.

Seorang masinis juga harus mempunyai kemampuan ilmu fisika terapan baik, misalnya perhitungan jarak berhenti setelah pengereman. Demikian juga ketika melewati tikungan, masinis harus tahu berapa derajat tikungan tersebut, dan berapa kecepatan harus dibatasi agar tidak bablas. Termasuk juga perhitungan batas kecepatan ketika melewati sebuah jembatan ataupun turunan dan pendakian. Kapan saat memerintah juru api menambah kayu ke dalam tungku ataupun kapan meneriaki juru rem untuk melakukan pengereman.

Untuk tugas seberat itu, seorang masinis digaji sebesar 77 gulden sebulan dan mendapat rumah dinas di dekat stasiun. Sebuah jumlah yang cukup memadai karena harga beras pada jaman itu sekitar 2 - 2,5 sen per liter. Jadi 1 gulden bisa dapat 40-50 liter beras.

(Sumber: KITLV, jatibarangindramayu.blogspot.com;majalah2.tempo.co;alwishahab.wordpress.com) 

Barisan Sentot (1831-1834)

Gambar yang diperkirakan berasal dari tahun 1830 di samping ini berjudul "Kopral dari Barisan Jawa". Tergambar seorang pria berbaju seragam militer biru, lengkap dengan tanda pangkat di lengan bawah bajunya, tetapi tanpa sepatu. Menyandang sebuah tombak yang dihiasi bendera Belanda, namun anehnya memiliki gagang seperti gagang senapan. Yang lebih aneh lagi adalah bentuk topinya. Kok kayak topi para lady di London waktu nonton pacuan kuda, ya? Kegedean lagi. Tapi ah sudahlah, mungkin pelukisnya saja yang kurang akurat.

Apa itu Barisan Jawa? Dari penjelasan gambar yang diberikan situs KILTV, Barisan Jawa ini adalah pembantu Belanda dalam Perang Padri. Oh, kalau begitu inilah model penampilan pasukan yang dipimpin oleh Sentot Alibasyah Prawirodirdjo.

Sebagaimana tercantum dalam teks sejarah klasik, Sentot adalah salah seorang panglima Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830). Ia sangat ditakuti Belanda karena kelihaiannya berperang. Namun demikian Sentot pada akhirnya menyerah kepada Belanda, beberapa waktu sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap dengan licik oleh Belanda pada saat perundingan.

Setelah itu -entah dengan alasan atau bujukan apa- Sentot bersedia dikirim oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch ke Minangkabau untuk membantu Belanda berperang melawan kaum Padri. Berangkatlah ia bersama pasukannya. Tetapi sampai di Sumatera Barat ia berulah. Ia malah bermain mata dengan kaum Padri, sehingga dicap pengkhianat oleh Belanda. Ia ditarik ke Batavia pada 1834 dan selanjutnya diasingkan ke Bengkulu sampai meninggalnya pada tahun 1855.

Bagaimana nasib Barisan Jawa? Mereka dilebur kedalam kesatuan tentara Hindia Belanda dan terus berperang di pihak Belanda melawan kaum Pidari.

Tapi sejarah memang punya banyak versi. Rusli Amran punya versi sendiri terhadap Barisan Sentot ini sebagaimana dimuat dalam bukunya Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah terbitan Balai Pustaka (1997). Bahkan dalam buku itu juga diungkap motif kenapa Sentot mau membantu Belanda. Perkara benar tidaknya tentu diserahkan ke pembaca.

Ini dia kutipannya.

Sebagai tanda terima kasih atas jasanya membantu Belanda berperang melawan Diponegoro, Alibasya Prawirodirjo alias Sentot, bersama keluarga dan para pengikutnya (seluruhnya lebih dari 1.500 jiwa), dikirim oleh Gubernur Jenderal/Komisaris Jenderal J. Van den Bosch ke Sumatra Barat tahun 1832.

Kepadanya dijanjikan bahwa sesampai di sana ia akan diangkat sebagai raja kecil dengan keraton dan pasukan sendiri. Akan tetapi sebelumnya ia harus membantu Belanda dalam Perang Pidari yang telah 10 tahun berkecamuk di Minangkabau. Tujuan lain Van den Bosch mengirim Sentot jauh dari Pulau Jawa agar lebih aman jika anak muda berpengalaman perang dan pemberani, dengan para pengikut yang setia dikucilkan di tempat yang jauh.

Sentot Alibasyah Prawirodirdjo

Di Minangkabau, dia terkenal sebagai anak emas Van den Bosch, tokoh Belanda paling berkuasa yang pernah dikirim ke Kepulauan Nusantara ini. Ia diberi pangkat letnan kolonel, banyak uang, hidup penuh kemewahan, mempunyai barisan sendiri, dan mendapat perlakuan istimewa. 

Orang-orang Belanda dalam tentara sangat tidak menyenanginya. Bukan saja karena tulang punggungnya begitu kuat, melainkan sudah menjadi kebiasaan orang totok untuk tidak menyenangi perwira berkulit berwarna. Selain itu, penduduk setempat pun tidak menyenangi Sentot. Ia dianggap sombong dan agak meremehkan penduduk asli.

Sentot tidak lama di Sumatra Barat. Sebelum Perang Pidari dimenangkan Belanda, khusus setelah terjadi "serangan fajar" tahun 1833, harapannya untuk dijadikan raja kecil pun pupus. Serangan serentak dilakukan "Kaum Putih" sewaktu fajar menyingsing tanggal 11 Januari 1833, mengubah segala rencana Van den Bosch. Dalam waktu 24 jam, ratusan tentara Belanda tewas dan seluruh Sumatra Barat bagian utara (kecuali kota-kota pantai), jatuh lagi ke tangan Pidari. 

Tentara yang sebelumnya senantiasa melaporkan kepada Van den Bosch bahwa keadaan sudah "aman" dan perang segera akan berakhir, sekarang saling menuding dan saling menuduh dengan orang-orang pemerintahan sipil dan berusaha mencari kambing hitam. Sentot termasuk salah seorang yang dijadikan kambing hitam, dituduh "berkhianat" oleh berwira-perwira bule di sana. Banyak bangsa kita yang tidak bersalah menjadi korban kaum militer yang sedang kalap karena dipermalukan oleh serangan mendadak orang-orang Pidari waktu subuh itu.

Setelah diselidiki secara cermat, ternyata semua tuduhan itu tidak benar, termasuk tuduhan atas diri Sentot. Ini diakui oleh Van den Bosch. Akan tetapi, anak muda pemberani seperti Sentot dituduh yang bukan-bukan, bisa menggawatkan keadaan kalau tetap berada di Sumatra Barat. Oleh karena itu, Van den Bosch mengambil jalan keluar paling aman, dia dipersilakan mengaso ke Bengkulu, diberi tunjangan lebih dari cukup (juga untuk para pengikutnya), dan tetap hidup serba mewah seperti di Padang. 

Secara resmi, Barisan Sentot baru dibubarkan bulan Januari 1834. Bagian terbesar dari pasukannya dipecah, dilebur ke dalam kesatuan-kesatuan tentara Hindia Belanda. Mereka tidak diizinkan menjadi satu kesatuan lagi.

Para perwiranya yang bergelar pangeran diangkat menjadi mayor, seperti Suryobronto, cucu Sultan Yogya dan yang bergelar raden temenggung diangkat menjadi kapten, umpamanya Prawirodipuro, Notoprawiro, dan Prawirokusumo, sedangkan yang temenggung diangkat menjadi letnan satu, seperti Prawirosudiro dan Sosroatmojo. Akan tetapi, ada juga yang diangkat menjadi letnan dua, seperti Kartowongso dan Prawirodilogo, malah ada yang juga hanya sersan, seperti Joyosentono. Mereka ini meneruskan perjuangan membantu Belanda melawan Pidari. Semuanya berjumlah sekitar 600 orang masuk tentara Hindia Belanda. 

Sebagian lagi dilepas dari dinas ketentaraan. Mereka mendapat tunjangan yang cukup selama mereka belum mendapat pekerjaan yang tetap. Mereka boleh menetap di Sumatra, boleh juga kembali ke Jawa atas ongkos pemerintah. 

Ada pula yang diberi uang pensiun besar, tetapi harus bermukim terus di Sumatra. Umpamanya di Padang seperti halnya Raden Temenggung Mangundipuro (bapak Kapten Prawirodipuro) atau Raden Temenggung Purwonegoro (mertua kapten yang sama). Kedua raden temenggung ini mendapat tunjangan tidak kurang dari 174 gulden sebulan. Jumlah yang tidak sedikit untuk waktu itu. Seorang lagi Temenggung Ponconegoro, entah apa sebabnya ia harus diam di Tapanuli dengan uang pensiun 65 gulden sebulan. 

Sebagian lagi (kurang lebih 40 jiwa bersama keluarga) diberi tanah di dekat Padang untuk bertani. Selama satu tahun hidup mereka dijamin oleh pemerintah. 

Tentu banyak pula yang memilih tinggal di Minangkabau karena terpikat gadis-gadis Minang yang terkenal cantik dan istri yang baik. Sejak generasi kedua, perkawinan ini banyak dijalankan dan anak-anak serta keturunan mereka benar-benar sudah menjadi orang Minang. Nama dan bahasa Jawa mereka pun kemudian menjadi hilang.

Yang cukup menarik dipandang adalah besarnya pensiun yang diberikan Pemerintah Belanda kepada para kiai bekas barisan Sentot. Yang tertinggi adalah Haji Nisa, menetap di Padang, menerima pensiun tidak kurang dari 224 gulden sebulan. Mungkin karena dia juga dianggap mengepalai semua orang asal suku Jawa di sana. Dua lainnya (Kiai Penghulu dan Kiai Melangi) masing-masing menerima 115 gulden sebulan.

Satu lagi yang juga menarik ialah kedudukan yang baik diberikan pemerintah kepada keturunan bekas Barisan Sentot ini. Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa pada saat jatuhnya Hindia Belanda karena Perang Pasifik, banyak sekali dari mereka memegang jabatan penting di Sumatra Barat. Waktu itu mereka sudah lama berintegrasi dengan penduduk setempat. Seperti telah dikatakan, bukan saja nama-nama, melainkan bahasa ibu mereka pun sudah lama tidak dipakai dan terlupakan. Diantara mereka ada yang keturunan langsung Sentot Alibasya (saudara, kemanakan, atau sepupunya). 

Kecuali pangkat-pangkat yang dikaitkan dengan adat seperti kepala laras dan penghulu kepala, mereka menguasai semua kedudukan penting dalam jajaran pemerintahan abad yang lalu.  Yang terpenting di antaranya ialah di bidang perkopian, seperti mantri kopi klas 1 sampai klas 3. Juga mantri-mantri lainnya: mantri cacar, mantri candu, mantri jalan, mantri pasar, dan mantri pajak. Adalagi di bidang perkeretaapian, pertambangan batu bara,kepolisian, dan lain-lain.

Namun, yang paling menarik ialah setelah pangkat kepala laras diganti dengan demang, banyak dari mereka memegang jabatan tertinggi untuk pribumi ini, misalnya Wongsosentono (Abdullah) jadi demang antara lain di Pariaman. Sebelum itu, sebagai mantri kopi, dia berpindah-pindah tempat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kartowongso (Ibrahim) menjadi demang di Ulakan, Painan, dan Talamau, setelah sebelumnya menjadi mantri kopi di daerah-daerah rawan, seperti Solok dan Alahan Panjang. Dia anak Wongsodirjo (Solihin) yang juga bekerja si perkopian sejak dari Halaban hingga Padang Panjang. Sorang lagi bernama Wirioharjo (Rusman), ipar Kartowongso, pernah menjadi mantri kopi di Payakumbuh, Tanjung, Bukitsileh, Lubukgadang, dan lain-lain tempat sebelum diangkat menjadi Demang Batang Hari dan Rao. 

Siapa tidak kenal nama Wirado Prawirodirjo. sebagai mantri kopi klas 1, dia tewas dibunuh rakyat selama Pemberontakan Pajak tahun 1908 (di Kamang) atau nama-nama termasyur waktu itu, seperti Prawirodimejo (Karah), Poncoduria (Wahab), Wongsoprawiro (Ahmad), dan Wongsosasmito. Tolong Datuk Basa (anak Joyokarsono) malah pernah menjadi kepala laras di Lubuk Sikaping. Ada pula yang menjadi guru di Batusangkar, seperti Wiriojoyo.

Demikianlah sekilas tentang keturunan yang disebut Barisan Sentot. Yang banyak diketahui ialah tentang mereka yang berkedudukan penting. Kita tidak mempunyai keterangan-keterangan tentang mereka dari keturunan para prajurit biasa.

Pemimpinnya sendiri, Sentot Alibasya Prawirodirjo, tidak sempat menjadi raja kecil di Minangkabau. Seperti ditulis tadi, karena serangan di waktu fajar bulan Januari 1833. Dia meninggal di Bengkulu tanggal 17 April 1855. Menurut yang penulis baca, sewaktu wafat, Sentot meninggalkan 7 istri (4 tidak resmi) dan 28 anak (7 tidak resmi).

 Dengan demikian, berakhirlah riwayat pemuda flamboyan, pemberani dan ambisius. Andai kata tidak terjadi serangan fajar orang-orang Pidari dan andai kata Belanda masih berkuasa, sekarang di Minangkabau (di XII-Kota atau XX-Kota) mungkin berdiam seorang raja kecil keturunan Sentot dengan keraton dan tentara sendiri, dengan tugas terpenting, menyiapkan tentara bantuan bagi Belanda jika terjadi pemberontakan rakyat di sana. Mungkin pula di Minangkabau kini berdiam sekelompok elit bangsa Jawa. Inilah tujuan Komisaris Jenderal Van den Bosch dahulu mengirim Sentot ke Sumatra Barat.

Memang harus diakui, suatu tindakan tepat untuk daerah seperti Minangkabau yang tidak henti-hentinya berontak melawan penjajah.

(Sumber: KITLV; groups.yahoo.com/neo/groups/surau/conversations/topics/13177; wikipedia)

Jemaah Haji (1884)

Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji. Karena itu postingan kali ini akan mencoba mengangkat cerita lama soal jemaah haji di masa lampau, terkhusus yang berkenaan dengan Ranah Bundo.

Foto diatas menampilkan dua orang jemaah haji dari Indrapura (Pesisir Selatan) dan Muko-muko (Bengkulu) yang dipotret di Konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1884. Tidak ada keterangan soal nama kedua orang itu, maupun kenapa kedua orang yang berlainan daerah itu difoto berdua. Apa memang mereka bersahabat ataukah karena alasan praktis saja, mumpung daerah asal mereka berdekatan.  Apapun itu, namun saya yakin keduanya tentu menjadi tokoh masyarakat sekembalinya dari Makkah mengingat jauh dan payahnya perjalanan yang mereka tempuh dalam menunaikan rukun Islam yang kelima itu. 

Pemerintah Belanda memang saat itu sedang giat mendokumentasikan dan memata-matai jemaah haji dari Hindia Belanda karena alasan politis. Mereka beranggapan bahwa pergaulan jemaah haji Hindia Belanda dengan jemaah haji lain dari seluruh dunia, bisa saja membawa paham baru yang dapat merugikan pemerintah sekembalinya mereka ke kampung halaman. Contoh sudah ada. Kembalinya Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang dari Makkah telah memicu Perang Paderi yang sangat melelahkan pemerintah kolonial. Jangan sampai pisang berbuah dua kali, begitu kira-kira. Itulah juga salah satu alasan di Jeddah didirikan Konsul Belanda pada 1872, meskipun mungkin saat itu hampir tidak ada orang Belanda yang perlu bepergian ke Jeddah.

Kalau ditilik ke belakang, dalam ordonansi haji atau Staatblads 1898 no.294, pelabuhan embarkasi haji (pilgrimhaven) di Hindia Belanda itu hanya 2: Batavia dan Padang. Jadi semua jemaah haji dari seluruh nusantara hanya bisa berangkat dari kedua kota itu saja. 

Sejak 1858, kapal uap maskapai Inggris dan Belanda mulai menggantikan kapal layar. Kalau dengan kapal layar perjalanan banyak singgah disana-sini dan rutenya tidak menentu, maka dengan kapal api rute perjalanannya direct Batavia-Jeddah via Padang. Lama perjalanan berkisar 20-25 hari. Ongkosnya dari Padang 50 dollar atau 105 gulden. Dari Batavia 60 dollar.

Dua Orang Jemaah Haji Asal Solok dengan Pas Jalan di Tangan (1884)

Yang lebih memberatkan adalah ketentuan pajak haji untuk mendapatkan pas jalan ke Jeddah yang diberlakukan sejak 1852. Nilainya 110 gulden. Bandingkan dengan tiket Padang-Jeddah yang 105 gulden. Lebih mahal daripada  tiket pulang.

Namun demikian yang namanya si Padang tentu tidak hilang akal, Mereka berangkat dengan pas jalan biasa ke Singapura. Dari sana baru lanjut lewat Malaka, Penang atau Bombay. Sebagaimana ditulis oleh Van der Meulen, konsul Belanda di Jeddah pada 1927.

"Orang Padang yang tidak mendapat tiket di Singapura mengambil rute baru. Dari Singapura dengan trein ke Kuala Lumpur, kemudian dengan koeli boot ke Madras, dengan hanya 1,23 gulden dan dengan trein ke Bombay. Dengan kapal haji, dari sana ke Jeddah. Rute ini lebih murah daripada langsung dengan kapal."

Iyo sabana si Padang!

(Sumber: Googlebooks: Historiografi haji Indonesia (M. Shaleh Putuhena); KITLV)

Para Guru Ummat (1920-an)

Duduk dari kanan: Syekh Daud Rasyidi, Syekh Mohd. Djamil Djambek, 
Syekh Sulaiman Ar Rasuli (Inyiak Canduang),
Syekh Ibrahim Musa (Inyiak Parabek), Syekh DR. Abdullah Ahmad

Sebuah foto yang langka, memotret para ulama besar Ranah Minang pada awal abad ke-20 yang dianggap sebagai para pembaharu ajaran Islam di Sumatera Barat dalam satu frame. Mereka lah yang disebut dengan ulama "Kaum Muda" sebagai lawan kata dari ulama Sumatera Barat generasi sebelumnya yang dibahasakan sebagai ulama "Kaum Tua".

Mereka adalah Syekh DR. Abdullah Ahmad dari Padang (1878-1933), Syekh Ibrahim Musa dari Parabek, dikenal sebagai Inyiak Parabek (1884-1963), Syekh Sulaiman Ar Rasuli dari Canduang, dikenal sebagai Inyiak Canduang (1871-1970), Syekh Muhammad Djamil Djambek dari Bukittinggi, dikenal sebagai Inyiak Djambek (1860-1947) dan Syekh Daud Rasyidi dari Balingka, dikenal sebagai Inyiak Daud (1880-1948). Kalaupun ada yang kurang dalam rombongan ini mungkin ialah Syekh  DR. Abdul Karim Amrullah dari Maninjau, dikenal sebagai Inyiak De-Er atau Haji Rasul (1879-1945).

Kalau ditarik lebih jauh, hubungan persaudaraan diantara Inyiak-Inyiak tersebut bertemu kepada guru mereka di Makkah Al Mukarramah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Imam dan Khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram yang berasal dari Balai Gurah Canduang, Agam. Konon beliau adalah orang non Arab pertama yang memperoleh kedudukan yang sangat terhormat itu. Setiap anak Melayu yang menuntut ilmu agama di Makkah pada awal abad ke-20 hampir  dapat dipastikan adalah murid beliau.

Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib (1860- 1916) terkenal karena sikap kritisnya terhadap adat istiadat dan praktik keislaman di kampung halamannya karena dianggap telah bercampur baur dengan penyakit "TBC" alias Tahayul, Bid'ah dan Khurafat. Tahayul contohnya percaya kepada hari-hari naas, Bid'ah adalah amalan yang diada-adakan tanpa ada contoh dari Rasulullah. Sedangkan Khurafat (ejaan lama: Churafat) adalah syirik yaitu mempercayai kekuatan lain selain Allah misalnya kuburan, batu, keris, dsb. Maka tak heran jika   muridnya mewarisi pendapat yang sama. Inilah cikal bakal gerakan pembaruan Kaum Muda di awal abad ke-20 itu. Tepatnya setelah para murid itu kembali dari belajar di Makkah.

Isu pembaharuan itu pada umumnya berkisar kepada 2 hal pokok yaitu perkara hukum agama versus hukum adat serta praktek Tariqat dalam perspektif ajaran Islam. Sebagaimana diketahui, ajaran Islam pertama yang masuk ke Ranah Minang adalah dalam versi ajaran Tariqat, sehingga ritual-ritual tariqat mewarnai praktik kehidupan keislaman sehari-hari orang Minang pada saat itu. Kaum Muda menilai sebagian dari praktik tersebut terjangkit penyakit TBC tadi sehingga perlu diluruskan. Akibatnya tak jarang terjadi gesekan dengan penganut faham Kaum Tua.  Gerakan pembaruan ini berkebetulan sejalan dengan gerakan Muhammadiyah yang juga sedang berkembang di Tanah Jawa. Itulah juga sebabnya mengapa Muhammadiyah bisa tumbuh subur di Ranah Minang. 

Pembaharuan lain yang dilakukan oleh para Inyiak diatas adalah metode pengajaran agama. Pembacaan kitab, riwayat maupun syair puji-pujian yang sebelumnya dibacakan dalam bahasa Arab, oleh para Inyiak kita tadi ditukar kedalam bahasa Melayu, agar dapat dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat. Inyiak Djambek adalah salah satu yang pertama melakukan hal ini di suraunya di Tangah Sawah Bukittinggi. Selain itu -berbeda dengan ulama terdahulu yang umumnya didatangi oleh masyarakat- para ulama Kaum Muda ini justru aktif mendatangi masyarakat dengan melakukan perjalanan tabligh ke mesjid-mesjid dan surau-surau di seantero Sumatera Barat. Tak heran nama mereka sangat dikenal masyarakat Ranah Minang pada saat itu, meskipun belum pernah bertemu secara fisik.

Dari kiri: Syekh HM. Thaib Umar Sungayang,
DR. H. Abdullah Ahmad,
DR. H. Abdul Karim Amrullah

Hal lain yang paling dramatis mendapat sentuhan pembaharuan adalah cara belajar agama Islam yang sebelumnya berbasis halaqah di surau, diganti dengan cara klasikal di dalam ruangan kelas. Berdirilah madrasah-madrasah "modern" yang pada gilirannya menjadi tujuan belajar santri dari seluruh penjuru nusantara. 

Inyiak Parabek mendirikan Perguruan Sumatera Thawalib di Parabek pada 1921. Inyiak Haji Rasul mendirikan Perguruan Sumatera Thawalib di Padang Panjang pada 1918. Haji Abdullah Ahmad mendirikan Perguruan Adabiyah di Padang pada 1909 serta Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang pada 1919. Inyiak Canduang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Canduang pada 1926.

Kembali ke foto di awal tulisan, para murid yang berdiri di belakang guru-guru mereka memperlihatkan ciri pembaharuan itu. Mereka tidak memakai gamis dan surban, tetapi memakai peci dan kemeja serta jas dan pentalon. Bahkan ada yang berdasi dan bersepatu lokak. Pakaian seperti ini jugalah yang dipakai oleh H. Abdullah Ahmad dan H. Abdul Karim Amrullah pada saat menerima gelar Doktor dari Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1926, sehingga konon terjadi sedikit kehebohan karena pakaian mereka diluar "pakem" ulama saat itu.

Sebenarnya ambo sudah berusaha mencari dalam momen apa para ulama kharismatik ini berkodak basamo, tapi tidak berhasil. Dalam taksiran ambo, foto ini diambil sekitar pertengahan hingga akhir 1920-an, berpatokan kepada penampilan Inyiak Djambek yang terlihat berada pada umur pertengahan 60-an tahun. Yang pasti karena H. Abdullah Ahmad ikut didalam foto ini, artinya foto ini diambil sebelum tahun 1933, yaitu tahun berpulangnya beliau.

Terakhir, sebagaimana prinsip ulama dahulu bahwa ulama melahirkan ulama pula, setidaknya ada 2 ulama besar generasi berikutnya yang berasal dari keturunan para ulama di atas. Tabligh Inyiak De-Er atau Haji Rasul dilanjutkan oleh anaknya H. Abdul Malik Karim Amrullah yang populer sebagai Buya Hamka, sedangkan syiar Inyiak Daud diteruskan oleh putranya H. Mansur Daud yang kita kenal sebagai Buya HMD Dt. Palimo Kayo.

(Sumber: blogminangkabau.wordpress.com; ulama-minang.blogspot.com; thawalibparabek.tripod.com; 
               dpdpertisumaterabarat.blogspot.com; risalahislam.com; wikipedia)

Para "Pemberontak" Itu (1958)

Pasca Pilpres lalu membuat Sumatera Barat dalam sorotan politik nasional karena di propinsi ini presiden terpilih kalah telak. Banyak asumsi, dugaan, tuduhan kepada rakyat Sumbar atas pilihan tersebut. Bahkan lebih jauh, ada yang mengasumsikan rakyat Sumbar sebagai orang yang 'kalah' akan mengalami kerugian besar selama masa pemerintahan presiden mendatang sebagai 'hukuman'. Sebuah dugaan yang bisa jadi ya tapi bisa juga tidak.

Tapi tahukah anda bahwa di masa lalu, orang Minang pernah mengalami masa-masa 'kekalahan' yang lebih menyakitkan. Sangat menyakitkan malah, sampai-sampai orang Minang malu mengakui asal-usulnya. Bahkan bayi yang lahir diberi nama yang bernuansa Jawa untuk mengaburkan identitas ke-minang-annya. (Bisa jadi nama pak Gubernur Irwan Prayitno termasuk didalamnya...) Sampai begitu betul runtuhnya harga diri orang minang saat itu. Itulah mungkin masa paling kelam dalam sejarah orang Minang pasca kemerdekaan. Mereka 'dihinakan' secara fisik dan mental. Sebagai pemberontak yang kalah.

Pemberontak? Ya, itu julukan untuk anak-anak Minang saat itu. Semua berawal dari pertemuan rahasia beberapa orang panglima militer asal Sumatera (kecuali Letkol Ventje Sumual yang dari Minahasa, Panglima Wirabuana) di Sungai Dareh pada 9 dan 10 Januari 1958. Sei. Dareh pada saat itu adalah sebuah kampung kecil terpencil di jantung rimba raya Sumatera (sekarang menjadi bagian dari Kab. Dharmasraya). Dari lokasinya saja sudah terbayang betapa rahasianya pertemuan ini. Rupanya meskipun di tengah rimba, mereka tidak lupa membawa tustel. Jadilah foto yang ada di awal tulisan ini.

Pertemuan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang telah dilakukan para perwira ini sejak akhir 1956 yaitu pembentukan 'pemerintah daerah' yang mereka namai 'Dewan'. Dewan Banteng di Sumatera Tengah (Letkol Ahmad Husein), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol, Maludin Simbolon), Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Letkol. Barlian) dan Perjuangan Rakyat Semesta/Permesta di Sulawesi (Letkol Ventje Sumual).

Dewan-dewan ini menyorot ketimpangan pembangunan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dinilai tidak adil. Intinya mereka menuntut otonomi dan desentralisasi yang lebih luas, sekaligus distribusi keuangan yang proporsional. Setelah kemudian ternyata tuntutan itu tidak direspon Jakarta,  Dewan Banteng alih-alih menyetorkan penghasilan daerah Sumatera Tengah ke Jakarta, malah digunakan langsung untuk pembangunan di Sumatera Tengah sendiri. Demikian juga yang dilakukan oleh Permesta. Simpati rakyat langsung mereka raih.

Setelah berlalu beberapa waktu, atas inisiatif Letkol. Barlian diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh itu. Kol.Dahlan Djambek - putra ulama kharismatik Inyiak Djambek dari Bukittinggi- dan Kol. Zulkiflli Lubis turut bergabung dari Jakarta. Dari Jakarta juga turut hadir para tokoh sipil seperti MR. M. Natsir, MR. Syafruddin Prawiranegara, MR. Burhanuddin Harahap, dan DR. Soemitro Djojohadikusumo. Tujuannya adalah mengambil sikap akhir terhadap Jakarta yang dianggap tidak merespon tuntutan sebelumnya.

Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk "Dewan Perdjuangan" yang diketuai oleh Ahmad Husein dan beberapa butir tuntutan kepada Jakarta. Agaknya kehadiran para tokoh sipil -terutama pak Natsir yang dikenal sangat cinta republik- telah berhasil meredam gelora revolusioner para kolonel. Buktinya tidak ada pembicaraan tentang membentuk negara baru, sebagaimana diakui oleh para pelaku sejarah ini di belakang hari.

Selanjutnya pada 10 Februari 1958 melalui corong RRI Padang Ahmad Husein membacakan tuntutan itu. Bergeser dari sebelumnya, tuntutan kali ini lebih bernuansa politis. Isinya antara lain menginginkan tampuk kabinet diserahkan dari Juanda kepada Hatta dan Hamengkubuwono (yang dianggap "jujur, cakap, dan bersih dari anasir-anasir anti Tuhan") serta menuntut agar Soekarno mematuhi konstitusi secara ucapan dan perbuatan. Memang saat itu Bung Karno sedang mesra-mesranya dengan PKI dan politik Nasakom-nya.

Tuntutan itu diakhiri dengan kalimat "bahwa apabila telah lewat waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa sejak saat itu kami menganggap diri kami terbebas daripada wajib taat kepada DR. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibat dari tidak dipenuhinya tuntutan di atas itu, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno." Tempo yang diberikan adalah  5 x 24 jam.

Pelantikan kabinet PRRI 15 Februari 1958:
Dahlan Djambek, Burhanuddin Harahap, Ahmad Husein,
Sjafruddin Prawiranegara, Maludin Simbolon (kiri ke kanan)

Jakarta tentu saja menolak ultimatum itu. Akibatnya setelah 5 hari berlalu, tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perdjuangan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara selaku Perdana Menteri. PRRI -yang dalam lidah orang Minang dilafalkan sebagai "peri-peri"- segera mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama Sumatera Tengah. Apalagi Pak Sjafruddin memang sudah sangat akrab dengan rakyat Minang terutama sejak jaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 10 tahun sebelumnya. Ketika itu bersama Sjafruddin selaku Presiden PDRI mereka bersama-sama menyelamatkan eksistensi republik ini pasca penangkapan Soekarno dan Hatta oleh Belanda. Meskipun demikian,  ada juga sebagian orang Minang yang setuju untuk menuntut, tapi tidak setuju untuk membentuk pemerintah tandingan.

Jakarta menganggap ini sebagai makar. Gayung bersambut. Tak tanggung-tanggung, Jakarta mengirimkan operasi militer skala penuh karena mendapat informasi bahwa pasukan PRRI mendapat pasokan senjata dari Amerika. Padahal yang disebut 'pasukan' itu tak lebih dari masyarakat terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dipersenjatai. Bukan militer profesional yang terlatih baik.

Hal ini langsung terbukti. Operasi militer yang dipimpin Kol. Ahmad Yani dapat merebut Padang hanya dalam waktu 1 hari dengan gempuran dari laut dan udara pada 16-17 April 1958. Selanjutnya pasukan APRI, atau yang biasa disebut orang minang sebagai 'Tentara Pusat',  itu bergerak cepat merangsek wilayah-wilayah lainnya. Padang, Bukittinggi, Painan dibombardir pesawat-pesawat AURI. Dari titik itu bermulalah stigma 'pemberontak' dan 'orang kalah' bagi orang Minang.

Atas nama perang, banyak cerita kekejaman Tentara Pusat yang beredar di masyarakat. Di lapangan, Tentara Pusat datang lebih sebagai 'penakluk' daripada 'saudara' sehingga tindakan mereka yang represif menimbulkan luka yang dalam bagi orang Minang. Belakangan diketahui bahwa sebagian dari tentara yang berasal dari Divisi Diponegoro telah disusupi oleh PKI -yang nota bene adalah lawan politik PRRI- sehingga kekejaman itu mendapatkan ceritanya sendiri. Termasuk dengan mengadu domba antar orang minang sendiri melalui tangan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) bentukan tentara. Istilah 'tukang tunjuak' pun muncul. Artinya: pengkhianat. Belakangan, OPR jugalah yang menembak mati  Kol. Dahlan Djambek ketika hendak menyerahkan diri pada tahun 1961.

Dalam kondisi saling curiga demikian, orang-orang yang terlibat langsung dengan PRRI, terutama yang muda-muda,  segera menghilang, melarikan diri dari kejaran Tentara Pusat dan tukang tunjuak. Ke hutan atau ke rantau yang tak dikenal. Meninggalkan semua yang dicintai di kampung halaman. Entah sampai kapan. Antah lai ka pulang antah indak. Lauik sati rantau batuah.

Kisah ini berakhir dengan Amnesti Umum oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. Namun jejak luka sebagai 'orang kalah' tidaklah dengan gampang terhapus. Meskipun orang minang lebih melihat PRRI sebagai suatu 'pergolakan daerah' ketimbang 'pemberontakan'. Orang minang tidak menganggap PRRI sebagai upaya memisahkan diri dari republik, tapi lebih sebagai langkah 'koreksi total' terhadap kebijakan pemerintah Soekarno. Apalagi para pelakunya  adalah para tokoh pendiri republik ini sendiri.

Trauma 'orang kalah' itu terus menghantui orang Minang, bahkan sampai era Orde Baru. Orang Minang lebih menampilkan sikap sebagai 'anak manis' ketimbang menampilkan kepercayaan diri, sifat kreatif dan sikap kritisnya sebagaimana yang telah diamati dan dicatat oleh para pejabat kolonial Belanda dahulu.

Akankah trauma itu berulang kini, meski dalam bentuk lain?

(Sumber: prri.nagari.or.id; googlebooks: 100 Tahun Muhammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah dan Audrey R. Kahin: Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998; kadaikopi.com; bode-talumewo.blogspot.com; ranahberita.com)

Seputar Kabar Proklamasi di Ranah Minang (1945)

Berita Proklamasi di koran Soeara Asia (Surabaya) 18 Agustus 1945

Bersempena bulan kemerdekaan yang ke 69 tahun ini, mari kita gali lagi tentang kapan Ranah Minang menerima berita tentang proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Yuk mari..:)

Sesuai dengan kondisi pada saat itu, berita penting dan sensitif seperti ini tentu tidak bisa dilakukan melalui jalur-jalur informasi resmi yang masih dikuasai oleh Jepang.  Namun demikian pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB di Jakarta, wartawan kantor berita Yoshima/ Domei (sekarang: Kantor Berita Antara) Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B.Palenewen. Oleh Daidan B.Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F.Wus seorang markonis (petugas telekomunikasi) di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan.

Kantor Berita Domei di Jakarta

Di Bukittinggi, seorang seorang pegawai PTT yang bernama Ahmad Basya yang bekerja di kantor Domei dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan kantor Domei Jakarta itu. Lalu berita itu diketik oleh Asri Aidid gelar St. Rajo Nan Sati sebanyak 10 rangkap dan secara hati-hati dibawanya keluar gedung dan ditempelkan di tempat-tempat penting di Bukittinggi pada malam itu juga. Esoknya terbaca oleh beberapa orang lalu menyebar dari mulut ke mulut. 

Berita itu juga disampaikan kepada Adinegoro yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris Chuo Shangiin (Badan Perwakilan). Tetapi Adinegoro masih ragu-ragu, sehingga sekelompok pemuda pada tanggal 18 Agustus meminta kembali surat kawat itu dan menyerahkan kepada Mhd. Sjafei selaku Ketua Chuo Shangiin pada 19 Agustus. Sorenya Mohd. Sjafei langsung mengadakan rapat di Padang Panjang di rumah dr. Rasyidin yang juga dihadiri oleh Khatib Sulaiman. Kemudian dibuat keputusan untuk memperbanyak berita itu dan disebarkan secara diam-diam ke berbagai instansi serta masyarakat.

Di Padang Panjang sendiri, bersamaan dengan di Bukittinggi,  pada tanggal 17 Agustus  K. Dt. Rajo Sikumbang dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan dari Jakarta. Kemudian berita itu disampaikan kepada Ibrahim Gandi dan Muin Dt. Rajo Endah. Mereka lalu mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat lainnya dan para pemuda untuk mengibarkan Merah Putih di seluruh pelosok Padang Panjang, terutama di tempat-tempat umum dan rumah-rumah penduduk.

Sementara itu di Padang,  berita tentang Proklamasi diketahui oleh pegawai PTT yang bekerja di kantor radio di Jalan Belantung (sekarang Jalan Jenderal Sudirman). Yang mengetahui berita tersebut adalah Aladin Cs,  yang secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada Arifin Alief, Sidi Bakaruddin, Isamel Lengah dan pemuda lainnya. 

Setelah menerima berita itu beberapa pemuda melakukan pertemuan secara berkelompok. Ada yang di Sawahan No. 5 dan ada juga di rumah Munir Latif.  Sementara kelompok Jahja Jalil melakukan konsultasi dengan  Abdullah dan Mr. St. Moh. Rasyid serta dr. Atos. Dari situ muncul dorongan untuk menyebarluaskan berita tersebut. 

Tanggal 19 Agustus diadakan pertemuan di Pasar Gadang dengan maksud untuk memperbanyak berita dan langkah selanjutnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam pertemuan selanjutnya masih di tempat yang sama pada 25 Agustus para pemuda bersepakat mengangkat Mohd Sjafei sebagai Residen dan mengirim beberapa orang utusan untuk menemuinya yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah A. Muluk di Jl. Alang Lawas No. 9. Selain itu juga disepakati terbentuknya Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI)  dengan markas beralamat di Pasar Gadang di depan masjid, yang diketuai oleh Ismail Lengah.

Di Solok pula,  kabar Proklamasi juga diperoleh dari siaran radio. Maka selanjutnya para pemimpin Solok tanggal 18 Agustus segera mengadakan rapat untuk menyusun rencana, tentunya yang paling utama adalah menyebar luaskan berita tersebut.

Rapat hari itu tertunda, karena  ada panggilan dari perwira Jepang yang menjelaskan bahwa Indonesia memang telah mengumumkan kemerdekaannya tetapi orang Solok tidak usah ikut-ikutan. Meski demikian, tokoh masyarakat Solok Marah Adin berinisiatif mengundang 20 orang bekas perwira Giyugun dan pemuda-pemuda untuk rapat dalam rangka menyambut Proklamasi. Hasil keputusan rapat tanggal 20 Agustus adalah : mengambil kekuasaan dari Jepang, mengibarkan bendera Merah Putih, dan mengambil sekalian perbekalan Jepang. Pengambilalihan kekuasaan itu baru terujud tanggal 25 Agustus 1945 bertempat di belakang stasiun Kereta Api Solok.

Sementara di Batusangkar berita proklamasi menyebar dari mulut ke mulut beberapa hari setelah 17 Agustus, berdasarkan teks yang didapat oleh Zainuddin St. Kerajaan dari Khatib Sulaiman. Sedangkan di Sawahlunto/Sijunjung justru petugas bagian transport bangsa Jepang yang menyebarkan berita proklamasi itu. Tentu saja disambut antusias oleh masyarakat.

Mhd. Sjafei - Residen Pertama

Di Pariaman, setelah mendengar berita Proklamasi maka pemimpin-pemimpin pemuda seperti St. Saaluddin, Udin, dan Abu Rahim Rasyid mulai melakukan kegiatan untuk mengibarkan Merah Putih di bekas asrama Giyugun dan di tempat-tempat umum.

Di Payakumbuh, berita Proklamasi bersumber dari tokoh masyarakat yang datang dari Bukittinggi dan Padang sehingga meluas ke seluruh masyarakat dari mulut ke mulut.

Setelah melihat penyambutan oleh rakyat di Sumatera Barat dengan tersiarnya Proklamsi tersebut, maka  Mohd. Sjafei mengeluarkan Maklumat Kemerdekaan Indonesia di Bukittinggi tanggal 29 Agustus 1945 dalam bentuk tertulis dan disebar luaskan ke seluruh rakyat Sumatera Barat. 

Isi lengkap maklumat tersebut adalah sbb:

PERMAKLOEMAN

KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikuti dan mengoeatkan pernyataan Kemerdekaatn Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin2 besar kita SOEKARNO-HATTA, atas nama Bangsa indonesia

Seperti berikoet :

                                                         P  R  O  K  L  A  M  A  S  I

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan

dan lain lain diselenggarakan dengan tjara

saksama dan dalam tempo yang se singkat2nya

Djakarta

Hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

SOEKARNO-HATTA

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti di maksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekittinggi

Hari 29 bl 8 th 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Di Soematera

 MOEHAMMAD SJAFEI      

Selanjutnya M. Sjafei, yang juga merupakan pendiri sekolah INS Kayu Tanam itu,  dipilih sebagai Ketua Komite Nasional Daerah (KNID) Sumatera Barat.

Dengan demikian resmilah Sumatera Barat menjadi bagian dari bayi Negara Republik Indonesia yang baru lahir....

(Sumber: sejarahsumaterabarat.blogspot.com; FB Saiful Guci; belajar.dindikptk.net; geocities.jp; wikipedia)